Soroti Infrastruktur, Anies Baswedan: Pembangunan Adalah Soal Manusia

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menilai pembangunan kualitas manusia tak kalah penting dibandingkan pembangunan infrastruktur.

Hal ini Anies sampaikan di acara ‘Desak Anies’ yang berlangsung di Banjarmasin, dilihat live dari kanal Youtube pribadinya, Selasa (5/12/23).

Anies yang awalnya ditanya soal langkah diambil mengenai pembangunan di Banjarmasin menegaskan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan faktor ekologis serta bagaimana masyarakat di sekitar pembangunan bisa dilibatkan dalam pembangunan, bukan memperbanyak pekerja dari luar daerah bahkan tenaga kerja asing.

Lebih dari itu, Anies mengungkapkan ketimpangan saat ini jadi masalah serius di Indonesia yang mana indeks pembangunan manusia per wilayah sangat terasa. Ia menyebut IPM Jawa-Sumatera di 2013 baru bisa dicapai beberapa wilayah lain saat ini.

Baca Juga: Anies Baswedan: Indonesia saat Ini Penuh dengan Ketidakadilan

“Tidak kalah penting soal ketimpangan sangat serius, ketimpangan ini bukan infrastruktur saja tapi juga pada pembangunan manusia. Kalimantan Sulawesi dan kawasan timur tertinggal 10 tahun dalam pembangunan manusianya.

Anies menegaskan hal ini perlu dicarikan solusi agar ketimpangan pembangunan manusia di wilayah-wilayah Indonesia bisa segera teratasi.

“Ini yang harus dikejar karena pada akhirnya pembangunan bukan soal jalan tapi kualitas manusianya,” ungkapnya.

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 IPM sejumlah wilayah Jawa-Sumatera menunjukkan angka kisaran angka 60-70an. Sebagai contoh Sumatera Utara 68,36; Sumatera Barat 68,91; DKI Jakarta 78,08; Jawa Barat 68,25; Jawa Timur 67,55.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Sedangkan sejumlah wilayah lain pada 2023 menunjukkan angka yang hampir sama dengan Jawa-Sumatera di 2023. Sebagai contoh, NTT 66,68; Kalimantan Barat 69,41; Sulawesi Barat 67,55; Papua Barat 66,66; Papua 62,25.

Anies menekankan bukan persoalan selisih angka 1-5 yang perlu dipersoalkan tetapi butuh 10 tahun untuk daerah Non Jawa-Sumatera menyamai angka daerah lain pada 10 tahun sebelumnya.