Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bakal Lanjutkan Hilirisasi Nikel Era Jokowi, Kubu Prabowo Subianto: Strategi Keluar Middle Income Trap

Bakal Lanjutkan Hilirisasi Nikel Era Jokowi, Kubu Prabowo Subianto: Strategi Keluar Middle Income Trap Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang berjalan di pemerintahan saat ini termasuk soal nikel.

Hal itu Drajad sampaikan di acara, diskusi publik “Pandangan Capres/Cawapres 2024-2029 terhadap Kebijakan Industri, Hilirisasi, dan Perubahan Iklim” yang diselenggarakan Centre For Strategic And International Sudies (CSIS) Indonesia, Rabu (6/12/23).

Drajad mengungkapkan hilirisasi akan dilanjutkan pihaknya sebagai bentuk strategi mengeluarkan Indonesia dari Middle Income Trap.

“Jadi kami di Prabowo-Gibran melihat Industrialisasi dan hilirisasi serta mitigasi perubahan iklim adalah bagian integral dari strategi Prabowo-Gibran membawa Indonesia keluar dari Middle Income Trap,” jelasnya sebagaimana dilihat live di kanal Youtube CSIS Indonesia.

Baca Juga: Pakar Sebut Janji Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Tidak Efektif Atasi Stunting: Rakyat Makannya 3 Kali Sehari!

Drajad menilai wajar apabila Nikel saat ini jadi prioritas hilirisasi karena proses UU-nya sudah berlangsung lama dan baru dieksekusi di kepemimpinan Jokowi.

Lanjutnya, atas apa pun kritik yang dilontarkan soal hilirisasi, menurutnya hal tersebut menjaga surplus perdagangan.

“Apa pun kritik yang ada, kebijakan hilirisasi ikut menjaga surplus perdagangan kita. Kalau tadi mas Tom menyampaikan data tidak sesuai pasar, faktanya proyeksi 2030 kalau itu benar masih 40 persen yang masih pakai nikel based baterai. Jadi pasar masih ada,” jelasnya di acara yang sama.

Sementara itu, Co Captain Timnas AMIN Thomas Lebong mengungkapkan kebijakan hilirisasi saat ini sangat tidak berorientasi pada pasar melainkan didorong oleh keinginan pemerintah saja. Thomas menyebut situasi demikian dengan istilah kebijakan hilirsasi Jokowi tidak ramah kenyataan pasar yang ada.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: