Kominfo Ajak Masyarakat Tak Buka Akun Penyebar Hoaks di Media Sosial

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan meminta masyarakat tak membuka konten penyebar hoaks di media sosial.

"Tidak mem-follow, tidak menyebarkan, dan tidak membuka konten-konten yang mereka sebarkan," kata Semuel.

Dia juga menyatakan bahwa penyebaran hoaks semakin marak, dan salah satu langkah untuk meredamnya adalah dengan tidak membuka akun-akun yang dikenal sebagai penyebar konten hoaks di media sosial.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan platform digital terkait pengawasan penyebaran hoaks di ruang digital. Jika ada konten yang terbukti berisi informasi hoaks maka kami akan meminta platform untuk men-takedown dan bahkan menutup akunnya," ujarnya, Sabtu (9/12/2023).

Seperti salah satu situs yang tengah menjadi sorotan terkait gerakan boikot yaitu Bdnaash.com bahwa baru-baru ini mendapatkan peringkat kepercayaan yang rendah menurut evaluasi dari situs https://check.getsafeonline.org/.

Getsafeonline.org adalah sebuah platform mampu mengevaluasi legitimasi situs web dan domain untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai keamanan dalam berinternet.

Menurut Getsafeonline.org, Bdnaash.com diberikan peringkat Dubious (meragukan) dan catatan Low Trust Score (tingkat kepercayaan rendah).

Peringkat ini menunjukkan bahwa situs tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi dan dianggap tidak aman untuk dikunjungi.

Hal ini dapat membahayakan pengguna yang mengakses situs tersebut, terutama mengingat nama domain Bdnaash.com baru terdaftar pada 11 November 2023.

Menurut Semuel situs ini masih sangat baru dan belum memiliki reputasi yang teruji.

Semuel menambahkan salah satu hoaks yang paling bahaya adalah yang mempertentangkan isu-isu sensitif seperti agama atau SARA.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keamanan suatu situs sebelum mengaksesnya dan waspada terhadap informasi yang bersifat meragukan.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penyebaran hoaks dan bahaya di dunia digital.

"Perlu pemantauan yang cermat dan tindakan tegas pada penyebaran hoaks seperti itu. Jadi kalau menemui hoaks itu kita tabayun, cek dan ricek, dan jangan menyebarkan. Kita hukum penyebar hoaks itu dengan tidak mem-follow, tidak menyebarkan, dan tidak membuka konten-konten yang mereka sebarkan," tutupnya.

Seperti diketahui, banyak perusahaan terdampak informasi hoaks dan bahkan dituduh perusahaan yang berafiliasi dengan Israel.

Padahal, perusahaan-perusahan korban haoks itu beroperasi di Indonesia tersebut beroperasi dan menyerap jutaan tenaga kerja di tanah air, sebut saja Nestle, Unilever Indonesia, L’oreal dan jaringan makanan cepat saji McDonald’s serta Pizza Hut.