Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai mesti ada harmonisasi antara kerja pemerintah dengan swasta. Adapun hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan rasio pajak negara lebih dari 10 persen.

Melalui kerja-kerja kolaborasi itu, kata Anies, pembangunan tidak melulu bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran sebagian pembangunan dikelola oleh pihak swasta.

"Jadi tidak semua bertumpu pada APBN. Jadi sebagian dari pembangunan kita ini bisa dikerjakan oleh swasta, ruang itu harus diubah. kami berpandangan memang, BUMN tidak boleh justru yang mematikan swasta," kata Anies dalam Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden yang digelar APINDO di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dalam hal ini, Anies menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh mematikan pihak swasta dalam pembangunan. Dia menyebut, BUMN mestinya memberikan kesempatan bagi swasta untuk terlibat dalam pembangunan.

Baca Juga: Dorong Adanya Perubahan, Anies Baswedan Sebut Indonesia Dirusak oleh Koruptor

"BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta dan ini juga yang saya baca. Para pendiri Republik ini tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah," jelasnya.

Anies mengaku telah melakukan hal itu pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah memiliki dua tangan dalam mendorong pembangunan.

Satu sisi berfungsi mengatur regulasi yang dia sebut sebagai birokrasi. Di sisi lain dinamakan koorporasi untuk kerja-kerja pembangunan yang membutuhkan keleluasaan secara legal partnership.

"Dua-duanya adalah untuk development goal. ini tidak diciptakan untuk ningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar dan ini conflict of interst. Di mana satu tangan jadi regulator, tangan satu jadi market player," katanya.

"Jadi itu harus diluruska, justru dengan begitu maka BUMN akan konsentrasi pada yang sifatnya development," tandasnya.