Lewat Badan Pusat Legislasi Nasional, Prabowo Mau Perkuat Hukum di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Prabowo Subianto, berjanji untuk mendirikan Badan Pusat Legislasi Nasional jika berhasil memenangkan Pemilu 2024. 

Menurutnya, janji tersebut merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk memperkuat hukum di Indonesia. "Badan Pusat Legislasi Nasional berperan untuk mengharmonisasikan berbagai undang-undang dan peraturan mulai dari pusat hingga daerah, jadi ada semacam harmonisasi hukum,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (13/12/2023). 

Yusril, menyoroti pentingnya kehadiran suatu lembaga yang didedikasikan khusus untuk perundang-undangan. "Nantinya, badan itu akan bertugas membentuk dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia," ujarnya. 

Baca Juga: TKN Klaim Kemenangan Prabowo Subianto di Debat Perdana Kandidat Capres

Yusril mengaku,  terkejut dengan penampilan Prabowo pada debat perdananya. Dimana ia melihat bahwa Prabowo paham betul permasalahan dan kondisi hukum Tanah Air. 

Adapun debat pertama yang digelar di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusung tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Demokrasi, serta Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.

"Saya sangat surprised dengan Pak Prabowo. Dia selalu berdiskusi panjang dengan kami semua. Beliau tampak menguasai materi. Alhamdulillah beliau tampil luar biasa,” ujarnya. 

Pada sesi debat, Prabowo mengatakan bahwa kesejahteraan aparat menjadi fondasi penting untuk memperkuat hukum di Indonesia. 

Dimana, dia berjanji untuk menaikkan gaji para penegak hukum, sehingga mereka tidak lagi tergiur untuk melakukan praktik-praktik nepotisme.

Baca Juga: Debat Perdana Capres Diwarnai Aksi Saling Sanggah Anies-Prabowo, Kompak Ungkit Masa Lalu

"Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya. Jadi mereka tidak melakukan korupsi, itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia," ujar Prabowo. 

Selain itu, ketika memaparkan visi-misi  Prabowo berjanji untuk menempatkan hukum, hak asasi manusia, pelayanan publik yang baik, dan pemberantasan korupsi sebagai nilai utama pada pemerintahannya.  

“Karena itu dalam visi misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi hukum dan HAM kita,” ungkapnya.