Debat Perdana Capres Diwarnai Aksi Saling Sanggah Anies-Prabowo, Kompak Ungkit Masa Lalu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Gelaran debat perdana kandidat calon presiden (capres) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kantor KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023) diwarnai aksi saling sanggah di materi penegakan demokrasi.

Adapun aksi saling sanggah dilakukan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Prabowo Subianto. Saling sanggah itu bermula pada saat Anies menyebut terjadinya penurunan indeks demokrasi di Indonesia saat ini.

Baca Juga: Anies ke Prabowo: Pak Prabowo Tidak Tahan Jadi Oposisi

Bahkan, kata Anies, munculnya pasal-pasal karet dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menandakan turunnya indeks demokrasi tersebut. Di samping itu, dia juga menilai minimnya ihak oposisi dalam pemerintahan saat ini.

Anies juga mempertanyakan netralitas para penyelenggara pemilu lantaran persoalan demokrasi mencakup banyak aspek, tidak hanya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik tertentu.

"Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya undang-undang ITE, atau pasal 14-15 undang-undang nomor satu tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu," kata Anies saat menjawab pertanyaan panelis terkait penegakan demokrasi.

Yang dua oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok, bisakah pemilu bisa dilaksanakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur. Ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan partai politik," tambahnya.

Sebagaimana upaya penegakan demokrasi, Anies menilai perlu adanya peranan negara lantaran biaya yang diperoleh partai politik tidak terlalu diperhatikan pemerintah. Dia menilai perlu adanya transparansi pembiayaan yang baik.

"Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi. Sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnnya adalah redorm pembiayaan politik oleh partainya," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto justru mengungkit Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Adapun pada saat itu Prabowo mengaku menjadi pihak yang turut mengusung Anies Baswedan hingga terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta yang diikuti Anies Baswedan merupakan bentuk berjalannya demokrasi di Indonesia. Prabowo menilai, jika terjadi kediktatoran maka Anies Baswedan tidak akan menang di Pilkada DKI Jakarta.

"Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya mengusung bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin anda jadi gubernur. Kalau (Presiden Joko Widodo) Jokowi ditaktor, anda tidak mungkin jadi gubernur," sanggah Prabowo.

Lantas Anies pun menegaskan bahwa posisi oposisi dan pemerintah setara dalam demokrasi. Akan tetapi, kata dia, tidak banyak orang yang tahan menjadi oposisi, termasuk Prabowo Subianto.

Bahkan, Anies juga menyinggung ketidaktahaan Prabowo sebagai oposisi dipengaruhi oleh bisnis yang tengah dijalankannya. Padahal, dia menilai kekuasaan lebih dari persoalan bisnis pribadi, melainkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Prabowo soal Putusan MK Gibran Jadi Cawapres: 'Kita ini Bukan Anak Kecil Mas Anies'

"Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi, apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan, bahwa tidak berada dalam kekusaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada di dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," tandasnya.