Kredit Foto: Istimewa
Aktivis mahasiswa, akademisi dan sejumlah aktivis 98 menggelar acara bedah Buku Hitam Prabowo; Sejarah Kelam Reformasi 1998. Buku yang ditulis Buya Aswar Furgdyama itu dikupas habis oleh kelompok aktivis ini.
Ketua Pelaksana kegiatan bedah buku, Ali Wafa terang-terangan mengatakan, kegiatan bedah buku itu bertujuan untuk menengok kembali masa lalu Prabowo Subianto.
Kata dia, calon presiden nomor urut dua itu terlibat Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi generasi milenial dan Gen Z mesti melihat rekam jejaknya sebelum mendukung ketua umum Partai Gerindra itu.
"Milenial dan GEN Z agar memeriksa rekam jejak calon Presiden dan Wakil Presiden menuju Pemilu 2024. Kita konsis menolak secara keras pelaku pelanggar HAM," kata Ali kepada wartawan Minggu (17/12/2023).
Sementara itu, Dandik Aktivis 98 Surabaya mengungkapkan, pelanggaran HAM adalah soal serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bertalian dengan hak asasi warga untuk bisa hidup aman, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, represi, termasuk penculikan yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam reformasi 1998.
Baca Juga: Ungkit Jokowi, Prabowo: Hilirisasi Kunci Utama Indonesia Maju
"Isu HAM tidak akan pernah hilang dalam proses politik di Indonesia selama pelakunya masih berkeliaran dan dipelihara oleh Negara," jelas Dandik.
Dandik menegaskan, jika para pelanggar HAM ini tidak diadili dengan pengadilan HAM, maka isu HAM ini akan menjadi komoditas politik belaka. Dan hal itu, yang tidak diinginkan oleh para keluarga korban.
Disamping itu, Dandik juga menyambut baik hadirnya buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan bentuk dari protes para aktivis kepada pemerintah yang tidak komitmen dalam urusan HAM.
Dandik mengakui, buku ini harus diapresiasi, karena mampu mengelaborasi secara lengkap dan alasan penting mengapa Prabowo menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia dan apa yang sedang dipertaruhkan jika ia menjadi Presiden pada Pemilu 2024 nanti.
"Jika Prabowo tidak bisa dihukum secara pengadilan HAM, setidaknya bisa dihukum secara politik," tegas Dandik.
Hasnu Ibrahim Pegiat Pemilu dan Demokrasi menuturkan, kegiatan bedah buku ini dalam rangka memperingati hari HAM Internasional 10 Desember lalu.
Selain itu, jelas Hasnu, buku ini juga mengingatkan memori publik atas tragedi kemanusian sebagai catatan kelam demokrasi di mana yang diduga melibatkan aktor penting di lingkaran kekuasaan.
Pertanyaan reflektif dan kritis bagi publik, jelas Hasnu, apakah kita siap jika dipimpin oleh jendral yang indisipliner atas nilai-nilai kemanusian? Apakah rakyat Indonesia siap dipimpin oleh aktor politik yang menabrak Undang-undang Pemilu melalui "drama kotor" di panggung Mahkamah Konstitusi?
"Mulai sekarang, kita harus menghidupkan alarm demokrasi sebagai pengingat bahwa tolak dinasti politik dan menghukum pelaku pelanggar HAM secara politik jelang Pemilu 2024 mendatang," kata Hasnu.
Moh. Khoirul Umam Pengamat Politik menegaskan, Negara demokrasi prinsip utamannya menghargai hak asasi manusia (HAM).
"Pelaku pelanggar HAM berat masa lalu tidak pantas dan layak memimpin dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi," jelas Umam.
Umam juga melanjutkan, Pemilu 2024 dijadikan satu fase penting bagi rakyat Indonesia agar dapat mencegah pemimpin yang melanggar prinsip-prinsip kemanusian dan standar moral politik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
Advertisement
