Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Aktivis: Capres Harus Punya Komitmen Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Aktivis: Capres Harus Punya Komitmen Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pegiat sosial Iron Hambut meminta seluruh calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi pada Pilpres 2024 mesti berkomitmen menuntaskan masalah HAM masa lalu.

Itu disampaikan Iron saat menghadiri acara bedah buku "Buku Hitam Prabowo Subianto, Sejarah Kelam Reformasi" di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (20/12/2023). Acara itu dihadiri sejumlah aktivis dan elemen masyarakat.

"Saya minta dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, kepada seluruh aktivis yang saat ini berada di belakang Prabowo, di belakang Anies, dan di belakang Ganjar, buat komitmen bersama calon presiden Anda, supaya kalau Anda terpilih, setahun pertama, tuntaskan masalah ini," kata Iron.

Iron kemudian secara spesifik meminta Prabowo Subianto, agar calon presiden nomor urut satu itu bisa mengeluarkan pernyataannya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu jika dirinya terpilih menjadi presiden.

"Biar Prabowo juga kalau Prabowo menang, Prabowo tidak dihantui ini terus. Kan gitu, supaya sejarahnya, Indonesia tidak hidup dalam penasaran, benar nggak ini. Kalau bangsa ini mau jadi besar, jadilah bangsa yang jujur, harus mengatakan itu salah, ya salah," tegas Iron.

Lebih lanjut, Iron mengatakan dorongan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini tidak bisa dikaitkan dengan Pilpres 2024 semata. Menurut dia, buku hitam Prabowo Subianto yang hadir saat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejarah gelap yang belum selesai.

Baca Juga: Bersaing Lawan Prabowo-Ganjar, Anies Yakin Akan Bantuan Suara JK

"Yang mau saya bilang sebenarnya ini bukan soal pemilu saja, ada kewajiban kita semua, yang mengatakan bahwa oh Indonesia ini punya sejarah gelap yang belum selesai. Dan minta komitmen mereka-mereka yang mau menjadi presiden 2024," ungkap dia.

Iron juga mengimbau kepada generasi milenial dan Gen Z agar membaca dan memahami buku Hitam Prabowo Subianto dan buka referensi sejarah Indonesia lainnya. Menurut dia, hal tersebut penting agar generasi milenial dan G Z juga mengetahui sejarah yang terjadi tahun 1997-1998 lalu.

"Generasi milenial dan generasi Z harus paham persoalan ini bahwa ada persoalan hak asasi manusia yang belum terselesaikan," pungkas Iron.

Diketahui, 'Buku Hitam Prabowo Subianto, Sejarah Kelam Reformasi' ditulis oleh aktivis 98 Azwar Furgudyama dan buku tersebut telah dilaunching bertepatan dengan Hari HAM Internasional di Jakarta, Minggu, 10 Desember 2023. 

Terdiri dari tujuh bab, bagian awal buku ini mengulas penculikan aktivis, kerusuhan Mei 1998 dan bagaimana dugaan keterlibatan Prabowo, upaya Prabowo melakukan ‘kudeta’ terhadap Presiden B.J Habibie serta jejak kelamnya di Timor-Leste dan Papua. 

Penulis buku, Azwar mengatakan buku ini menjadi pengingat penting bahwa Prabowo yang kini menjadi salah satu calon presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, memiliki jejak hitam dalam pelanggaran HAM.

Baca Juga: Peneliti Kritik Tajam Prabowo Subianto Salahkan Pihak Asing di Konflik Papua saat Debat Calon Presiden

“Kita tidak bisa mengabaikan jejak masa lalunya, untuk bisa lebih jelas menilai apakah ia layak untuk memimpin bangsa ini atau tidak. Kita tidak boleh hanya terpukau dengan tampilan artifisial, seperti narasi 'gemoy', yang ramai belakangan dalam rangka merebut hati pemilih,” tegas Azwar saat peluncuran buku.

Menurut Azwar, momentum hari HAM internasional ini yang sejalan dengan proses kontestasi Pilpres 2024, kita tidak bisa memilih 'kucing dalam karung'. Azwar menuturkan, rekam jejak sangat penting agar khalayak dapat mempertimbangkan lalu menentukan pilihannya secara sadar. 

"Sebagai aktivis 98, kita dihadapkan oleh panggilan kesejarahan saat masa transisi (reformasi), dan membangun masa depan, yang tentu saja kita semua tidak ingin kembali ke masa Suharto silam. Dan ini penting diketahui oleh semua pihak serta tak lupa pula untuk turut mengawal penuntasan 12 kasus HAM berat lainnya," pungkas Azwar.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: