Sebelum Turun Takhta, Jokowi Minta Luhut untuk Lakukan Ini

Presiden Joko Widodo kembali memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mekoordinasikan Kementerian dan Lembaga. 

Luhut mengungkapkan bahwa koordinasi yang dimaksud yakni terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres ini akan menyatukan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik guna menunjang akurasi data pemerintah.

“Perpres 82 ya untuk menyatukan pemerintahan itu dengan berbasis elektronik, supaya kita punya data yang akurat. Sebenarnya jumlah pegawai kita berapa sih, mungkin itu juga belum tahu persisnya. Bantuan sosial berapa yang orang harus dapat, kemiskinan dan sebagainya," ujar Luhut dalam akun instagramnya @luhut.pandjaitan, yang dikutip Warta Ekonomi, Sabtu (13/1/2023). 

Menurut Luhut, bila sistem digital tersebut telah terbentuk maka akan mempermudah Presiden selanjutnya. "Saya kira kita akan makin tercapai, akan steady gitu sehingga nanti siapapun penerusnya pak Jokowi, pak Jokowi sudah membangun sistem yang itu akan membuat negera kita lebih baik lagi," ungkapnya. 

Luhut menyebut bila hal tersebut berdasarkan pengalaman menghadirkan e-katalog dan Simbara yang membuat pemerintah jauh lebih efisien dan penerimaan pajak yang meningkat. 

Baca Juga: Tegas! Luhut Minta Semua Pihak Serius Tangani Hal Ini

“Kita bisa langsung bisa mendeteksi atau blocking sistem di mana kalau dia belum memenuhi persyaratan yang dia ndak bisa keluar ekspor barangnya dia. Atau dia dipaksa untuk membayar utang, kalau dia ada utang yang terjadi," ujar Luhut.

Adapun, rencana tersebut telah dikoordinasikannya dengan Kementerian PAN-RB, serta akan menggunakan Peruri sebagai pengelola aplikasinya. Peruri juga akan direstrukturisasi agar bisa mengelola aplikasi digital.Targetnya, Juli atau Agustus 2024 program ini bisa selesai terbentuk.

Pasalnya, Luhut menyebut bila saat ini ada sebanyak 2.000 aplikasi di setiap kementerian dan lembaga. 

Untuk itu, Jokowi memerintahkan Luhut untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga untuk masuk ke sistem digital. 

Baca Juga: Jokowi-Luhut Bersatu, Prabowo Pede Menang Pilpres

“Jumlah itu akan diefektifkan. Sekarang kita mau kecilin aja sehingga pengeluaran triliunan rupiah mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi. Bisa digunakan untuk yang lain. Kalau ini terjadi, ya trajectory kita 2030 bisa US$10 ribu income per kapita kemudian sekarang kan kita lihat itu inflasi kita di bawah 3%. Kemudian kita lihat cadangan devisa kita US$ 140-an sekian miliar. Belum pernah dalam sejarah 43 bulan kita trade surplus," terang Luhut.