Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, senin (30/10/2023). Dalam arahannya Presiden meminta penjabat kepala daerah dapat mengendalikan inflasi di daerah, menjaga iklim investasi, mengalokasikan dana untuk bantuan sosial, dan menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat missleading lantaran semua pihak sepakat bahawa penyelenggara mesti menjaga netralitasnya di Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal itu dia ungkap menyusul pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi politik nanti.
Baca Juga: Anies Percaya Aparat Bisa Jaga Netralitasnya Meski Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak
"Saya kira kita harus katakan itu sangat missleading yang luar biasa. Sekali lagi kita semua sepakat bahwa penyelengara negara itu harus netral," kata Sugeng kepada wartawan di Purwokerto, Rabu (24/1/2024).
Sugeng menegaskan, aparat negara mestinya bersikap netral. Pasalnya, dia menilai tidak ada ukuran pasti penyelenggara negara tidak akan menggunakan fasilitas negara di Pilpres.
"Lantas kalau dikatakan yang penting tidak gunakan fasilitas negara, gimana mengukur seorang presiden tidak pakai fasilitas negara? Atau sebaliknya, atau di balik bahwa hari-hari ini presiden melaukan kunjungan ke Jateng akhir-akhir ini, itu luar biasa selayaknya kampanye," jelasnya.
Sugeng mengaku prihatin dengan gelaran politik tahun 2024 yang dinilai jauh dari kata ideal. Dia mengaku berharap penyelenggara negara bisa segera membenahi pelanggaran yang belakangan terjadi.
Baca Juga: Yusril Tegaskan Jokowi Benar: Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak Pada Pemilu
"Kita hanya bisa berharap seluruh aparatur negara dan utamanya presiden, sadarlah dengan apa yang dilakukan betul-betul melanggar kontistusi dan jauh lebih penting adalah melanggar etik moral, bagaimana politik dan proses politk yang berjalan," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi menilai seorang pemimpin boleh memihak dan ikut berkampanye dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).
Baca Juga: Aktivis: Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran Semakin Terang Benderang
Di samping itu, Jokowi juga menilai pejabat setara menteri pun boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu masuk dalam hak demokrasi warga negara.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga: Diduga Galang Kekuatan untuk Salah Satu Paslon, Jokowi Dinilai Tunjukkan Sikap Rakus
Yang terpenting menurutnya, kampanye yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara. Sejauh tidak memanfaatkan itu, Jokowi menilai pejabat boleh ikut berkampanye. "Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement
