Anies Percaya Aparat Bisa Jaga Netralitasnya Meski Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan meyakini aparatur negara akan menjaga netralitasnya di Pilpres 2024 nanti.

Hal itu dia ungkap menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemimpin boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi politik nanti.

"Saya percaya ASN, TNI, Polri akan bekerja mengikuti sumpah yang mereka ucapkan saat mereka bertugas dan sumpahnya mengatakan mereka harua taat pada UUD, sumpahnya mereka harus taat pada seluruh aturan, itu sumpah," kata Anies kepada wartawan di Bandara Udara Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024).

Menurutnya, sumpah dari netralitas pada saat pelantikan akan tetap dijaga aparat negara. Pasalnya, pertanggungjawaban itu bukan hanya dihadapan Tuhan, melainkan juga berdampak pada rekam jejaknya.

"Sekarang kalau jadi kepala desa, jadi kepala polisi, jadi komandan kira-kira 5-10 tahun nanti ditanyain nggak sama anak-anaknya, 'dulu tahun 2024, bapak termasuk rombongan yang netral atau rombongan yang cawe cawe? jawab apa nanti sama anak cucunya?" tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi menilai seorang pemimpin boleh memihak dan ikut berkampanye dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Baca Juga: Presiden Pengambil Keputusan, Anies Baswedan Minta Rakyat Indonesia Jadi Pemilih Rasional

Di samping itu, Jokowi juga menilai pejabat setara menteri pun boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu masuk dalam hak demokrasi warga negara. 

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Yang terpenting menurutnya, kampanye yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara. Sejauh tidak memanfaatkan itu, Jokowi menilai pejabat boleh ikut berkampanye. 

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelasnya.