Transisi Energi Jadi Momentum untuk Perbaikan Hulu Migas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Transisi energi dapat menjadi momentum bagi perbaikan sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia. Pasalnya, gas bumi merupakan jawaban atas kebutuhan energi di tengah masifnya dorongan global untuk menurunkan emisi karbon. 

Hanya saja, dibutuhkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan potensi gas bumi yang ada di Indonesia agar segera dapat dimonetisasi, selain soal infrastruktur gas yang sudah menjadi tantangan sebelumnya.

Praktisi Migas Institut Teknologi Bandung (ITB), Widhyawan Prawiraatmadja, mengatakan bahwa keberlanjutan investasi di sektor hulu migas harus dijaga hingga mencapai tahap monetisasi.

Dimana, setelah adanya temuan-temuan sumber daya baru seperti yang terjadi di Wilayah Kerja South Andaman, Provinsi Aceh dan Wilayah Kerja Geng North, Provinsi Kalimantan Timur. 

Baca Juga: Begini Potensi Investasi Migas di Tahun Politik

"Pertanyaannya, bagaimana supaya Indonesia dapat jadi tempat nyaman? Mereka melihat dari dari berbagai hal, seperti sumber daya dan kemudahan berusaha. Hal itu menjadi sangat penting," ujar Widhyawan dalam diskusi, Kamis (1/2/2024). 

Widhyawan menyebut, penemuan sumber daya gas bumi yang ada harus menjadi momentum bagi pemerintah. Tak bisa dipungkiri jika gas bumi akan mendominasi temuan migas di Indonesia saat ini dan ke depannya. 

"Jadi gas itu isunya adalah monetisasi. Akan sangat berbeda keekonomiannya jika sebuah lapangan baru dapat dimonetisasi selama sepuluh tahun atau enam tahun," ujarnya. 

Lanjutnya, ia melihat bahwa gas bumi dapat menjadi jembatan menuju era Energi Baru dan Terbarukan. Oleh karena itu, dia mengaku tidak akan kaget jika kebutuhan gas bumi ke depannya akan terus meningkat. 

"Karena tidak ada pilihan lain dalam era transisi energi, jika kita mau menggunakan energi yang rendah emisi," ucapnya. 

Baca Juga: BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Pasokan untuk Hadapi Ramadan dan Idul Fitri

Meski begitu, Widhyawan melihat adanya tantangan nyata yang harus dihadapi dalam konteks pengembangan gas bumi di Indonesia. 

Menurutnya, tata kelola gas bumi yang ada saat ini dinilai belum menunjukkan adanya keberpihakan dari pemerintah kepada sektor hulu. Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diberlakukan pemerintah untuk beberapa sektor industri. 

"Kebijakan harga gas itu ada berbagai kepentingannya. Kita tahu LPG harganya dibuat murah, tetapi membuat distorsi karena harga hulu yang justru dibatasi," ungkapnya.