Bukan Dibubarkan, Anies-Muhaimin Justru Siap Optimalkan Tata Kelola BUMN

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menegaskan bahwa AMIN berkomitmen untuk memperkuat peran badan usaha milik negara (BUMN) melalui pembenahan tata kelola. Hal ini jelas tercantum dalam visi, misi, dan program paslon nomor urut 1 AMIN.

Awalil Rizky, Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, menyampaikan bahwa kebijakan dan program pokok terkait BUMN ditulis cukup rinci dalam submisi ke-16 dari Misi kedua AMIN untuk mewujudkan visi Indonesia adil makmur untuk semua.

Baca Juga: Soal Permintaan Maaf Prabowo, Anies: Saya Tak Merasa Ada Kekeliruan...

"AMIN berkomitmen memperkuat peran BUMN. Sempat beredar informasi bahwa AMIN akan membubarkan BUMN atau diganti dengan koperasi, itu sangat tidak benar. Justru dalam visi misi AMIN sangat jelas bahwa paslon ini berkomitmen untuk memperkuat peran BUMN," kata Awalil dalam Diskusi Publik ke 8: Komitmen AMIN Memperkuat BUMN di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jl. Brawijaya X, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Timnas AMIN rutin menggelar diskusi publik untuk mengulas visi dan misinya. Selain dari pihak internal Timnas AMIN, diskusi publik ini selalu mengundang pihak eksternal, yaitu pakar dan akademisi.

Sebelumnya, dalam Diskusi Publik ke-6 mengambil tema: Penyaluran Sebagian KUR Melalui Koperasi. Salah satu narasumber dari eksternal adalah Suroto (pakar koperasi Indonesia). Saat itu, Suroto mengemukakan ide dan gagasan yang dianggapnya radikal, yaitu mengubah bentuk BUMN dari perseroan terbatas dan perum menjadi koperasi. Suroto sebagai pihak eksternal/independen, bukan Timnas AMIN.

Demikian juga dalam acara Diskusi Publik ke-8 yang menghadirkan pakar eksternal Prof. Indra Bastian (Guru Besar UGM). Awalil juga menyampaikan visi dan misi AMIN terkait dengan BUMN.

Baca Juga: Prabowo Banyak Sependapat Saat Debat Capres, Anies: Gagasan Perubahan Makin Diterima Kandidat Lain

Pertama, menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Kedua, menyusun tata Kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan meritokrasi, khususnya termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan.