Saksi Dibuat Ketakutan, Anies: Aparat Jangan Lakukan Intimidasi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan meminta aparat tidak mengintimidasi para saksi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal itu dia ungkap menyusul temuan yang berhasil dikumpulkan Tim Hukum Nasional (THN) Tim Nasional (Timnas) AMIN. Anies menyebut, intimidasi itu membuat para saksinya ketakutan.

Baca Juga: Dihadiri Perwakilan Tim Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin Siap Koalisi Guna Bongkar Kecurangan Pemilu?

“Kami minta kepada semua jajaran aparat kita jangan ada yang mengintimidasi mereka mereka-mereka yang mau bersaksi,” kata Anies kepada wartawan di Posko Tim Hukum AMIN, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

“Karena kita sudah menemukan di lapangan. Mereka yang menemukan praktek-prakter penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan,” tambahnya.

Anies menilai, mestinya dalam gelaran demokrasi di Indonesia tidak diwarnai dengan aksi intimidasi. Mengingat Indonesia negara demokrasi terbesar, dia menilai segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk gelaran Pilpres dua putaran. 

Meski begitu, Anies menilai gelaran Pilpres putaran kedua terancam urung terjadi lantaran adanya praktik kecurangan yang masif terjadi. Bahkan, dia menyebut banyak praktik kecurangan dari intimidasi hingga imbalan.

"Kami melihat praktik-praktik tekanan, imbalan pra TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktik itu, maka ini belum tentu satu putaran," jelasnya.

Kendati demikian, Anies mengaku tak mudah membuktikan adanya kecurangan tersebut. Akan tetapi, dia mengajak semua pihak untuk tetap menjalankan pesta demokrasi yang jujur.

"Ini lah yang harus dijaga bersama-sama. Nah, tapi karena praktik-praktik begini tidak mudah untuk dibuktikan," ungkapnya. 

Baca Juga: Pemungutan Suara hingga Intimidasi Kepala Desa, Tim Anies-Muhaimin Siap Ungkap Kecurangan Pemilu

"Karena itu kami ingin mengajak semua pemilih 1, pemilih 2, dan pemilih 3, pilihan capresnya-cawapresnya boleh beda tapi pilihan pilres jujur ya harus sama," tandasnya.