Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sentil Pemerintah, Cak Imin Sebut Bansos Belum Mampu Stabilkan Harga Beras: Rakyat Bisa Gelap Mata

Sentil Pemerintah, Cak Imin Sebut Bansos Belum Mampu Stabilkan Harga Beras: Rakyat Bisa Gelap Mata Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta pemerintah berhati-hati dalam menangani kelangkaan beras. 

Hal itu dia ungkap menyusul prediksi meningkatnya kebutuhan beras menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Cak Imin mengingat, jangan sampai terjadi lonjakan harga beras.

“Ke depan kebutuhan semakin meningkat seiring hadirnya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jangan sampai harga beras kian tak terkendali sehingga kian membebani pengeluaran masyarakat kita,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (22/2/2024). 

Berdasarkan data panel harga pangan nasional, tutur Cak Imin, akhir bulan lalu menunjukkan harga beras medium berada di kisaran Rp13.430/kilogram, sedangkan harga beras premium berada di kisaran Rp15.340/kilogram. 

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 itu menilai harga tersebut melampaui harga eceran tertingggi (HET) beras medium di kisaran Rp10.900-Rp11.800 per kilogran dan HET beras premium di kisaran Rp13.900-Rp14.800. 

Baca Juga: Timnas Anies-Muhaimin Yakin Surya Paloh Tak Akan Membelot dari Jalur Perubahan

Dia menilai, bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah jelang pemungutan suara beberapa waktu lalu pun tak banyak membantu stabilkan harga beras. 

“Gerojokan bansos yang besar-besaran jelang pemungutan suara lalu kepada 21.35 juta keluarga ternyata juga belum mampu menstabilkan harga,” ungkapnya. 

Padahal, kata Cak Imin, belanja beras bagi masyarakat miskin menempati porsi besar, yakni sekitar 22% dari total pengeluaran dalam satu bulan. 

Jika harga beras kian tak terkendali, dia menyebut beban mereka rakyat miskin semakin berat. Bahkan, dia meyakini angka kemiskinan akan terus bertambah jika stabilitas harga beras tak dapat dikendalikan. 

Ketua Umum DPP PKB itu meminta pemerintah agar mengantisipasi kelangkaan dan tingginya harga beras lantaran mampu memicu panasnya situasi sosial-politik. 

Baca Juga: Setujui Hak Angket, Kubu Anies-Muhaimin Tunggu Aksi PDIP

Apalagi jika respons pemerintah terkesan meremehkan dengan membuat pernyataan publik bahwa kelangkaan beras ini akan segera berakhir. 

“Masyarakat bisa jadi gelap mata. Apalagi jika respons pemerintah ringan saja dengan memberikan janji kelangkaan dan mahalnya harga beras bisa diatasi dua atau tiga minggu saja,” ujarnya. 

Lebih jauh, Cak Imin menilai perlu adanya perubahan strategi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kendala penyediaan akibat fenomena el-nino, sempitnya lahan pertanian, hingga minimnya generasi petani bisa diantisipasi pemerintah dengan strategi yang tepat.

"Pemerintah bisa menjadikan petani sebagai subyek utama terciptanya ketahanan pangan nasional. Kepemilikan lahan petani harus memadai, pasokan benih unggul dan pupuk harus dijamin, teknologi pertanian harus mulai digunakan hingga harus jaminan harga saat panen raya. Jadi jangan seperti sekarang sedikit-sedikit impor yang ujungnya merugikan petani kita,” pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: