Cegah Penipuan Investasi dan Pinjol Ilegal, Kominfo Beberkan Pentingnya Melek Keuangan

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Dibandingkan dengan 2019 nilai ini mengalami kenaikan dari yang sebelumnya indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen. 

Meskipun meningkat, masih terdapat kesenjangan atau gap yang tinggi antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi keuangan. Hal ini berarti masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Alhasil tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam berbagai masalah keuangan seperti pinjol dan investasi ilegal.

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan menuturkan, literasi keuangan merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan masyarakat termasuk UMKM dan ibu rumah tangga. Baca Juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Gelar Workshop Literasi Keuangan Bagi UMKM

"Masalahnya saat ini masih banyak yang tidak paham industri keuangan contohnya judi online, pinjol ilegal, investasi ilegal. Menurut OJK banyak kaum ibu-ibu yang jadi korban pinjol ilegal. Jadi terlihat betapa pentingnya literasi keuangan," ujarnya dalam acara Desaku Cakap Keuangan, di Bengkulu, Sabtu (24/2/2024). Adapun kegiatan ini didukung oleh Kominfo, Bank Sinarmas, Bank Mandiri, BNI, BTN, Pegadaian dan Bank Aladin Syariah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan informatika RI (Kominfo), Usman Kansong mengatakan, peningkatan akses keuangan bisa dilakukan melalui digital dan internet, namun masyarakat harus melek keuangan dalam membedakan lembaga keuangan resmi dan ilegal.

"Karena itu OJK, Kominfo dan stakeholder terkait rajin bergerak ke seluruh Indonesia untuk meningkatkan akses dan literasi keuangan," ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut.

Namun Usman mengingatkan, tidak semua pinjaman online itu legal. Sejak tahun 2017 hingga 2023, OJK bersama dengan Kominfo telah memblokir 6.895 entitas, pinjol, investasi, dan gadai ilegal. Meski telah banyak yang ditutup namun faktanya masih ada saja penawaran pinjaman online dan investasi ilegal yang bermunculan di masyarakat.

"Ciri-ciri pinjol ilegal itu tidak terdaftar, kemudian mudah memberikan pinjamannya tapi bunga dan dendanya tinggi. Kemudian menawarkan pinjaman lewat Whatsapp dan SMS, meminta akses data pribadi bahkan meminta data teman dekat, keluarga, saudara. Selanjutnya pinjol ilegal biasanya melakukan penagihan tidak beretika seperti meneror," tegasnya. Baca Juga: DPR dan Kominfo Bersinergi, Gelar Seminar Literasi Digital Guna Meriahkan Pemilu

Sementara itu, lanjutnya, ciri-ciri investasi ilegal menjanjikan keuntungan tidak wajar, menjanjikan bonus besar, melakukan promosi mewah dan ditunjukkan investor sukses, dan legalitasnya tidak jelas.

Menyambung apa yang disampaikan Usman, Analis Bagian Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Bengkulu, Flora Apriani membeberkan bahwa yang namanya investasi semakin tinggi keuntungan semakin tinggi pula risikonya. Selain itu, tidak ada investasi yang dapat memberikan keuntungan secara instan.

"Jangan mau tergiur iming-iming untung besar dalam waktu cepat dan pastikan benar-benar berizin dan terdaftar di OJK. Jadi yang harus diingat adalah 2L, Legal dan Logis," ucap Flora.

Founder Finansialku, Melvin Mumpuni menambahkan, jumlah kerugian yang terkena judi online dan pinjol ilegal di 2023 mencapai Rp250 triliun. Itu setara dengan 10% dari APBN Indonesia tahun lalu.

"Yang kena pinjol ilegal itu ternyata orang-orang yang masih berusia muda. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengerti dalam pengelolaan keuangan," imbuhnya. Baca Juga: Gandeng Kemenko Perekonomian, OJK Manfaatkan Kartu Prakerja untuk Genjot Literasi Keuangan

Di sisi lain, Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Emilda Sulasmi menuturkan, untuk meningkatkan literasi dalam aspek wisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Bengkulu memiliki 3 program yakni peningkatan SDM, peningkatan produk ekonomi kreatif, dan peningkatan destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Dalam peningkatan SDM kita akan melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan finansial individu. Kemudian fokus pada pengembangan keterampilan manajemen keuangan pribadi, investasi, perencanaan pensiun, dan pengelolaan risiko finansial. Dan dukungan dalam pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, dan keterampilan komunikasi untuk memperkuat SDM secara holistik," terangnya.