Jusuf Kalla (JK): Hak Angket Baik untuk Kedua Belah Pihak

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengungkapkan wacana bergulirnya Hak Angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan pilpres 2024 baik untuk kedua belah pihak.

Di tengah riuh masyarakat soal dugaan kecurangan pilpres 2024, menurut JK, hak angket menjadi momentum bagi pihak tergugat untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan yang dituduhkan.

Sementara bagi pihak yang menggugat, tutur JK, hak angket menjawab kecurigaan yang muncul selama proses Pemilu berlangsung.

“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak,” ungkap JK dalam keterangannya, Sabtu (24/02/2024).

Menurut Jk, saat ini banyak problem yang jadi pembicaraan di masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu.

Baca Juga: Penyebab PSI Terancam Tak Lolos, Bukan Kecurangan, Kesalahan Human Error di Lapangan

Adanya hak angkat menurutnya diharapkan bisa menghilangkan dan menjawab soal kecurigaan adanya kecurangan.

“Sekarang banyak isu karena sekarang ini banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," jelasnya.

Lanjut JK, seandainya pihak tergugat menunjukkan gelagat kekhawatiran berlebih, JK menilai sikap itu menjadai indikasi adanya kecurangan pada proses Pemilu 2024.

“Jalani saja tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi, kecuali ada apa-apa tentu takut jadinya," tandasnya.

Untuk diketahui, kekinian Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang beranggotakan  Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sepakat mendorong pengguliran hak angket yang diinisiasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).