Bey Machmudin: Bukan Sebatas Tata Kelola, Reformasi Birokrasi Harus Berdampak!

Reformasi birokrasi bukan sebatas upaya perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun harus berdampak terhadap tuntasnya isu-isu pembangunan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari lima provinsi dengan capaian terbaik di Indonesia. 

Baca Juga: Jadi Penyumbang Inflasi, Harga Empat Komoditas Ini Akan Diawasi BI Jabar

"Namun, itu adalah bukan tujuan akhir kita. Tapi, tujuan akhir kita adalah menuntaskan isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejahteranya masyarakat Jawa Barat," kata Bey dalam sambutannya pada acara Anugerah Reformasi Birokrasi Jawa Barat di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024). 

Menurutnya, jemput bola dalam permasalahan yang ada diiringi dengan inovasi yang sesuai dengan tata kelola akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan angka-angka indeks penilaian reformasi birokrasi.

"Akan sangat tidak adil bagi masyarakat yang melihat kita sebagai aparatur pemerintah daerah. Apalagi, Berbangga diri dari hasil penilaian sementara di sisi lain permasalahan yang ada di sekitar kita tak kunjung selesai," jelasnya 

Bey menegaskan solusi yang kongkrit harus bisa langsung dirasakan masyarakat. "Kita harus mampu mengurangi permasalahan bukan menambah permasalahan," ujarnya 

Berbagai permasalahan di masyarakat tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus lebih responsif dan sensitif. 

Baca Juga: Bey Minta Agar Warga Jabar Tak Kehilangan Hak Pilih pada Pemilu 2024

"Selesaikan hari ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya 

Dia mengungkapkan pula bahwa upaya penguatan reformasi birokrasi yang terencana dan terpadu antara provinsi dan kabupaten/kota di Jabar serta pembinaan yang intens dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi beserta kementerian teknis lainnya telah memberikan peningkatan signifikan atas indeks reformasi dan birokrasi di Jabar. 

Selain itu, pemerintah pusat,  telah mendorong untuk menyelesaikan bersama isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, digitalisasi stunting, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi hingga peningkatan produk dalam negeri. 

Baca Juga: Kunjungi Almamater, Bey Machmudin Dorong Junior Masuk TNI/Polri

Berbagai isu di Jabar yang masih harus segera diselesaikan mulai dari pembenahan sampah, kemacetan perkotaan hingga penanganan bencana. 

"Kita harus terintegerasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika kita memecahkan masalah dengan pendekatan parsial sulit bagi kita untuk mewujudkan harapan masyarakat agar lebih terperhatikan kesejahteraannya," jelasnya

Adapun, Deputi Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, dalam video sambutannya mengatakan kontribusi yang signifikan dari perangkat daerah meningkatkan kinerja birokrasi bagi Pemda Provinsi Jabar.

Dia juga mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama dan komitmen yang kuat dalam menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat. 

Capaian itu tak hanya mencerminkan kemajuan dalam proses administratif, tetapi juga menggambarkan komitmen dan inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. 

Baca Juga: Soroti Demokrasi di Indonesia Pasca 98, Refly Harun Singgung Aktivis yang Ditangkap di Era Jokowi

"Kabupaten/kota berprestasi menjadi teladan bagi Kabupaten/kota lain dalam upaya menuju birokrasi yang lebih efektif dan responsif," pungkasnya.