PKB di Kabinet Prabowo-Gibran: Bukan Soal Kursi, Tapi Soal Stabilitas

Isu "matahari kembar" yang mencuat di awal pemerintahan Prabowo-Gibran mengindikasikan potensi tarik-menarik kekuasaan antara presiden dan kekuatan diluar istana kepresidenan. 

Yusuf Mars, Founder @PadasukaTV, Channel Youtube Sosial Politik dan Keagamaan dan Inisiator Indonesia Terang menyebut, situasi ini bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Namun, menurutnya mengantisipasi dinamika semacam ini, memerlukan peran aktor politik penyeimbang. 

“Di sinilah letak pentingnya keterlibatan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam kabinet,” ujar pemerhati Komunikasi politik dan kebijakan publik ini. 

Menurut Yusuf, PKB memang bukan bagian dari koalisi awal Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Namun langkah cepat mereka dalam menyatakan dukungan kepada pemerintahan terpilih adalah sinyal kuat bahwa PKB siap menjadi mitra konstruktif. 

“Pertanyaannya: apakah layak bila PKB mendapat tambahan kursi menteri? Jawabannya adalah ya. Dan alasannya bukan semata demi "akomodasi politik", tetapi sebagai strategi menjaga stabilitas pemerintahan di tengah lanskap kekuasaan yang mulai mengeras,” ujar Yusuf pria yang tengah menempuh  pendidikan Magister Ilmu Komunukasi Politik ini. 

Lebih lanjut, Yusuf menyebut beberapa alasan, pertama, PKB adalah representasi politik terbesar dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Dengan basis massa kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan jumlah kursi di Parlemen sebanyak 68.

PKB menjadi saluran politik kaum Nahdliyin yang dikenal moderat dan berkomitmen pada keutuhan NKRI. Keterlibatan PKB di kabinet akan memperkuat jembatan antara pemerintah dan kelompok keagamaan moderat ini.

Kedua, PKB dapat berfungsi sebagai penyeimbang politik di tengah potensi polarisasi antara dua poros kekuasaan: Prabowo sebagai pemegang kendali utama pemerintahan dan Kekuatan diluar Istana Kepresidenan. Dalam situasi seperti ini, partai seperti PKB, yang tidak terlalu dekat dengan salah satu kutub, dapat menjadi peredam tensi internal.

Ketiga, partai ini memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Kader-kader PKB telah terbukti mampu mengemban tugas di berbagai kementerian. 

Keempat, Cak Imin sendiri tidak menuntut jatah kursi secara terbuka. Ia menyatakan bahwa dukungan PKB bersifat moral. Namun dalam realitas politik, gestur seperti itu pantas dihargai.

Apalagi, di tengah pemerintahan yang sedang menyusun peta jalan lima tahun ke depan, kontribusi partai berbasis umat Islam seperti PKB sangat dibutuhkan. 

“So' memberikan tambahan kursi menteri untuk PKB bukan semata soal politik dagang sapi. Ini soal membangun pemerintahan yang inklusif dan representatif. Pemerintahan yang tidak hanya kuat secara formal, tapi juga kokoh karena didukung oleh beragam kekuatan sosial, budaya, dan politik yang saling melengkapi. Wallahu A'lam Bishowab,” beber Yusuf Mars.