Jaga Spirit Intelektual, PB HMI Gelar Diskusi Forum Guntur

Bidang Politik dan Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menggelar Diskusi Forum Guntur (Gerakan Untuk Rakyat) dengan mengangkat tema "Potret Pemilu 2024: Antara Etika, Integritas Hingga Sukacita".

Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan mengatakan Diskusi Forum Guntur yang digagas PB HMI periode saat ini sebagai ikhtiar untuk menjaga spirit intelektual yang menjadi ciri khas dari HMI itu sendiri dan berupaya menjadi wadah diskusi yang membahas isu-isu strategis seperti diskusi hari ini. 

"Kita berharap forum guntur ini akan menjadi wadah yang benar mengawal isu-isu strategis guna membantu memberikan pengawas sosial kontrol untuk pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang dan tentu diskusi hari ini perlu kita menelisik lebih jauh apa saja yang masih menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pemilu dan kelebihan dalam pemilu perlu kita apresiasi seperti terlaksananya pemilu dengan damai, sejuk dan jujur adil," jelas Bagas dalam keterangan resminya, Rabu (20/3/2024).

Sementara itu, Pengantar isu diskusi yang disampaikan oleh Bambang Irawan selaku Ketua Bidang Politik dan Demokrasi PB HMI menuturkan bahwa tema diskusi kali ini bertujuan untuk bagaimana berbicara tentang Etika Pemenang dan yang belum menang dan apakah integritas pemilu itu mencapai pada asas pemilu itu sendiri.

"Sengaja kita adakan diskusi dengan tema ini, selain menjaga semangat intelektualitas tentu juga kita mengupas pemilu 2024 itu sendiri, sejauh mana etika politik yang dipraktikkan para pelaku politisi kita dan integritas pemilu itu juga apakah telah sampai pada prinsip pemilu itu sendiri yakni terbuka, jujur dan adil," jelas mantan Ketua Umum Badko HMI Sumbagsel itu.

Kegiatan Diskusi Forum Guntur ini menghadirkan narasumber yaitu Muhammad Qodari sebagai Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer dan M. Andrean Saefudin Ketua Umum Serikat Demokrasi Indonesia, diskusi dilaksanakan di Sekretariat PB HMI Jalan Sultan Agung nomor 25A Guntur, Setia Budi Jakarta.

Baca Juga: Tanggapi Quick Count, HMI: Tak Perlu Lakukan Gerakan-Gerakan Apapun yang Tak Penting

Muhammad Qodari mencatat pemilu 2024 yang telah dilaksanakan bulan lalu merupakan pesta demokrasi yang sejuk dan menjunjung tinggi asas-asas dari pemilu itu sendiri serta menghilangkan ruang sekat dari politik identitas yang marak terjadi dalam pesta demokrasi Indonesia.

"Saya sangat bersyukur pemilu kita kali ini berhasil keluar dari ruang sekat politik identitas yang acap kali ditunggangi oleh kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab, apapun hasilnya pemilu 2024 ini nanti selesai dari tahapan rekapitulasi tingkat nasional 20 Maret 2024 ini mesti bisa diterima dengan etika politik yang baik dengan menjaga integritas dari pemilu itu sendiri," jelasnya.

Qodari menambahkan bahwa partisipasi pemilih anak muda dalam pemilu 2024 ini sangat tinggi disebabkan oleh konsep kampanye yang sudah menyesuaikan kebutuhan zaman dan kebutuhan anak muda yang akan menjadi penerus pemimpin bangsa ini kedepan.

"Kampanye pemilu 2024 ini saya perhatikan betul sesuai data yang kami simpulkan bahwa cukup jauh berbeda dan lebih maju sesuai dengan kebutuhan zaman dan keadaan saat ini, penggunaan Teknologi Informasi yang modern, konsep inovasi yang modern dan terobosan yang terbarukan dalam kampanye politik menjadi sangat menentukan kenaikan angka partisipasi anak muda dalam pemilu ini melonjak drastis, justru pola kampanye politik saat ini sangat menjadi peluang anak muda untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia dari berbagai tingkatan," ungkap pria yang juga menjagokan Prabowo - Gibran dalam pemilu 2024.

Jika terjadi pelanggaran, tambah Qodari, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum yang ada. Secara penyelenggaraan pemilihan umum 2024, telah usai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.

Baca Juga: Para Mahasiswa HMI Minta Jokowi Evaluasi Bahlil

"bila kemudian ada dugaan pelanggaran di dalamnya maka mesti diselesaikan melalui jalur-jalur hukum yang ada, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penegakan Hukum Terpadu dan Badan Pengawas Pemilu itu sendiri," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Andrean Saefudin Ketum PP Sarekat Demokrasi Indonesia mencatat adanya 50,8% pemilih berusia 17-39 pada 2024. Meski begitu terdapat masalah kompleksitas teknis yang terjadi pada pemilu kemarin sekaligus integritas pada saat yang bersamaan.

"Kita adalah negara ketiga di Asia dari 17 negara yang diukur oleh Global Corruption Barrometer paling terpapar politik uang, jual beli suara," ujarnya.

Andrean menambahkan soal data politik uang. Bayangkan tingginya harga lembar rekomendasi dan nomor urut dari Parpol untuk politisi perempuan.

"Jika PKPU No 10 pasal 8 ayat 2 tidak direvisi, seperti tuntutan rekan-rekan civil society, Pemilu 2024 akan diingat sebagai kompetisi demokrasi yang didesain tidak mengundang perempuan-perempuan," tutup Andrean yang juga mantan Ketua Umum Permahi.