Datangi Kemendagri, Kelompok Pemuda AMS Desak Pencopotan Pj Bupati Musi Banyuasin

Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sriwijaya (AMS) mendatangi Gedung Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pencopotan Pj Bupati Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Apriyadi.

Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3/2024).

Dalam orasinya, koordinator aksi Dendi Budiman menyampaikan bahwa Apriyadi disinyalir akan maju sebagai calon bupati pada Pilbup Muba 2024, sehingga harus segera dicopot sebagai Pj bupati untuk menghindari konflik kepentingan.

“Isu yang berkembang dan banyaknya spanduk yang sudah menyebar, Apriyadi sudah dimungkinkan mau maju sebagai calon bupati pada Pilbup Muba 2024. Karena itu, agar Apriyadi tidak menggunakan wewenangnya dan pengaruhnya sebagai Pj bupati saat ini, maka Mendagri harus mencopotnya,” kata Dendi depan Mendagri.

“Apalagi Pj bupati itu adalah jabatan ASN yang dilarang untuk ikut terlibat dalam politik praktis. Kalau Apriyadi dibiarkan menjabat Pj bupati maka dikhawatirkan berkampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas Pemkab Muba,” imbuhnya.

Baca Juga: Kemendagri Dorong BUMD jadi Pionir Pengendalian Inflasi

Selain itu, Dendi menilai bahwa Apriyadi tidak pantas menjadi Pj bupati karena tidak punya integritas dan penuh kontroversial. Pj bupati memiliki track record jelek karena diduga tersandung kasus korupsi dan terkait dengan video mesum dengan wanita di sebuah hotel.

“Mendagri seperti tutup mata dan tidak komitmen dengan aturannya sendiri. Apriyadi yang pernah disebut menerima aliran dana korupsi eks bupati Muba dan terseret kasus video mesum masih dipertahankan sebagai Pj bupati saat ini,” terangnya.

Bahkan, kata Dendi, dugaan keterlibatan Apriyadi dalam politik praktis saat menjadikan anaknya sebagai caleg DPRD Provinsi Sumsel dengan menggunakan pengaruhnya untuk menekan ASN. 

“Pemilu kemaren juga banyak laporan kalau Apriyadi menggunakan segala cara salah satunya menekan ASN untuk memenangkan anaknya sebagai caleg DPRD Provinsi jadi ini jelas-jelas sudah terlibat dalam politik praktis yang seharusnya mendapat sanksi yang tegas,” tuturnya.

Baca Juga: Kemendagri: 240 ASN dan 5 Pejabat Disanksi Akibat Tak Netral di Pemilu

Atas dasar itu, Dendi meminta Mendagri segera bertindak tegas untuk mencopot Apriyadi sebagai Pj bupati Muba.

“Dengan semua alasan yang kami sebutkan, Mendagri harus copot Apriyadi,” tegasnya.

Terakhir, Dendi memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi depan Mendagri apabila Apriyadi tidak dicopot sebagai Pj bupati Muba.

“Kalau Apriyadi tidak dicopot berarti dugaan kongkalikong atau adanya bekingan kuat oleh oknum pejabat Kemendagri benar adanya maka dari itu kami akan lawan dengan terus melakukan aksi demonstrasi,” tandasnya.