Soal Kenaikan Biaya Kuliah, Wapres: Pemerintah Tak Mungkin Tanggung Seluruhnya

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah universitas saat ini tengah menjadi sorotan karena dinilai memberatkan mahasiswa. Ketika ditanyai awak media seputar isu ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan perlunya pembiayaan secara proporsional agar UKT tidak terlalu membebani mahasiswa.

“Masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus kita jalankan," ujarnya dalam memberikan keterangan persnya usai menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Pembukaan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar), dan Seminar Nasional Ekonomi Syariah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Jalan Yos Sudarso No. 51, Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, Rabu (22/05/2024). 

Baca Juga: Kuliah Dinilai Tersier, Wapres: Kalau Tak Perguruan Tinggi, Tidak Unggul

Wapres menerangkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan. 

“Solusi-solusi pemerintah yang menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa," tambahnya.

Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan. 

“Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya [mengejar bebasnya]. Kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak, gitu kan. Itu juga tidak fair,” ujarnya.

Baca Juga: Tiga Pesan Wapres Ma’ruf Amin untuk KDEKS Sulbar

Wapres juga menyatakan bahwa distribusi beban biaya pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi.