Anas Urbaningrum Desak Kajian Ulang Tapera, Sebut Penolakan Buruh dan Pengusaha

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menyuarakan keprihatinannya terkait kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Anas menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang, mengingat adanya penolakan dari pengusaha dan pekerja.

“Tapera mengejutkan. Kok ternyata pengusaha menolak. Apakah berarti belum (tidak) diajak bicara sebelum kebijakan tersebut diluncurkan?” ungkap Anas dilansir Jumat (31/5).

Baca Juga: Mahfud MD Minta Pemerintah Pertimbangkan Serius Program Tapera

Menurut Anas, penolakan dari buruh terhadap Tapera bukanlah hal yang mengherankan. Anas menjelaskan bahwa pemotongan 2,5 persen dari gaji buruh, meski baru akan berlaku tahun 2027, tetap sulit diterima di tengah kondisi upah saat ini. Begitu pula dengan beban 0,5 persen yang harus ditanggung pengusaha, yang dianggap sebagai tambahan beban yang berat.

"Dari proses terbitnya kebijakan, ketika dua pemangku kepentingan utama menolak, berarti ada tahapan yang terlewat. Artinya, pengusaha dan elemen buruh belum dimintakan saran dan pendapat," jelas Anas.

Ia menekankan pentingnya melibatkan buruh dan karyawan dalam proses diskusi awal terkait kebijakan ini.  Anas juga menyarankan agar tahapan berikutnya adalah melakukan public hearing dengan kalangan yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan publik.

"Opini publik jelas punya tempat yang penting. Setelah UKT dibatalkan, Tapera ini baik juga menyusul dibatalkan," ujarnya.

Anas menekankan bahwa kebijakan yang baik harus melalui proses yang tepat dan waktu yang sesuai, serta mampu menjelaskan seluruh detail dan kesesuaiannya dengan kemampuan para pihak yang terlibat.

Baca Juga: Gaduh Kebijakan Tapera, Wapres Ma'ruf Amin: Sebenarnya Ini Tabungan...

"Proses yang kurang cocok dengan protokol terbitnya kebijakan yang baik, sekarang Tapera mengundang kreativitas publik untuk membuat singkatan dan pengertian sendiri-sendiri," pungkasnya.