Petani mengeringkan biji kakao yang telah difermentasi di Kebun Coklat Desa Ekasari, Jembrana, Bali, Rabu (23/2/2022). Kelompok tani di wilayah tersebut terus mengembangkan dan meningkatkan produksi, pengolahan serta pemasaran dengan harapan dapat menjadikan kakao salah satu komoditas unggulan di wilayah Jembrana serta mengembangkan destinasi agrowisata. | Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, memaparkan bebarapa arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar rapat terbatas (ratas) membahas pengelolaan komoditas kelapa dan kakao di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menurut Airlangga, Indonesia merupakan salah satu negara produsen terbesar kelapa dan kakao. Tercatat produksi kelapa mencapai 2,8 juta ton pertahun dengan nilai ekspor US$1,2 miliar. Kemudian produksi kakao tercatat sekitar 180 ribu ton dengan nilai ekspor US$1,3 miliar. Dengan total luas lahan perkebunan kelapa seluas 3,3 juta hektare, dan luas perkebunan kakao 1,3 juta hektare.
Selama ini, lanjut dia, untuk kakao ada bea keluar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Persentase dari kakao antara 0 – 15% tergantung dari harga. Selain Indonesia, ada beberapa negara yang menerapkan bea keluar untuk kakao antara lain Ghana dan Pantai Gading.
"Kalau kita lihat ternyata dari segi industrinya, jumlah lahan kakao berkurang. Oleh karena itu kebutuhan pengembangan industri kita butuh sekitar hampir double. Jadi kita sudah ada 11 perusahaan yang di pengelolaan kakao dan industri coklat sudah naik menjadi 31 perusahaan, dan kebutuhan kakaonya kapasitas dari perusahaan itu 124 ribu ton," kata Airlangga.
Oleh sebab itu, ucap dia, kebutuhan kakao untuk sektor lokal hanya 45% dan untuk impornya senilai 55%. Airlangga menganggap penting untuk melakukan penanaman atau replanting kakao. Tujuannya agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan ke target 400 ribu ton.
Airlangga menyampaikan, presiden telah memberikan tugas tambahan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab melakukan replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Langkah tersebut dia nilai penting bagi small holder yakni para petani dan kebun rakyat.
Baca Juga: Andre Rosiade Minta Peremajaan Sawit Rakyat Hadir di Sumbar: Jangan Dilupakan!
"Sudah disediakan benihnya oleh perguruan tinggi atau balai penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit tetapi untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa," jelas Airlangga.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Aldi Ginastiar
Advertisement
