Menuju Masa Akhir Jabatan, Presiden Jokowi Diminta Lebih Berani untuk Pro-Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan hilirisasi nikel. Hal ini menyusul adanya tuntutan terkait dengan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menghimbau agar pemerintah menghadirkan kebijakan yang merakyat.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Siap Genjot Pengembangan Bioavtur dari CPO

“Jelang akhir masa jabatannya, sebaiknya Presiden Joko Widodo berani membuat kebijakan yang lebih pro-rakyat agar bisa dikenang sebagai pemimpin yang baik ke depannya,” tegas Mulyanto, dilansir Kamis (25/07/2024).

Ia mendesak agar pemerintah melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi menyoroti substansi krusial dari PP Nomor 25 Tahun 2024, yaitu pemberian izin tambang untuk Ormas Keagamaan dan perpanjangan tambang Freeport hingga cadangan mineralnya habis.

“Ini adalah norma pengaturan yang dapat meludeskan sumber daya alam serta menyisakan kerusakan lingkungan hidup bagi masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, terjadi aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (22/7/2024).

Baca Juga: Usai Diungkit Jokowi, Kini Air Keran Rumah IKN Bisa Langsung Diminum

BEM-SI memberikan 12 tuntutan terkait 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu yang menjadi perhatian ialah mereka menuntur agar adanya evaluasi terkait kebijakan hilirisasi. Selain itu, mereka juga menolak kembalinya dwifungsi TNI-Polri.