Kelas Menengah Makin Sekarat, Jokowi Harus Lakukan Sesuatu

Selain kebijakan jangka pendek, Andry menegaskan pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka sedang dan panjang untuk mengatasi daya beli kelas menengah ini. caranya adalah dengan menciptakan lapangan kerja, berinvestasi di proyek infrastruktur, teknologi ramah lingkungan dan sektor lain yang menghasilkan lapangan kerja.

Menurut dia, peningkatan pada sektor ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan konsumen.

Baca Juga: Luncurkan Golden Visa Indonesia, Presiden Jokowi Undang Warga Dunia Investasi dan Berkarya di Tanah Air

Pengembangan sektor pariwisata dia nilai juga cukup menjanjikan di Indonesia. menurutnya, potensi pariwisata di Indonesia sangat besar dan bisa merangsang pertumbuhan ekonomi lantaran dampaknya bisa dirasakan secara langsung ke masyarakat.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, menjelaskan jika insentif dari pemerintah untuk kelas menengah selama ini sangat amat minim. Di sisi lain, dia mengungkapkan jika kelas masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial dan kelas atas memperoleh insentif berupa tax holiday dan semacamnya. Insentif yang bisa diberikan kepada kelas menengah ini, tuturnya, sebenarnya cukup sederhana. Pemerintah menurutnya cukup membuat aturan yang tepat agar daya beli kelas ini tidak tertekan.

"Insentif yang bisa diberikan ke kelas menengah adalah dia jangan diganggu-ganggu pendapatannya," kata Abdul Manap.

Dia mencontohkan kebijakan yang dapat menjaga daya beli kelas ini adalah dengan cara pemerintah tidak menaikkan tariff tol dan listrik. Maka dari itu, Abdul Manap mendesak pemerintah untuk memikirkan ulang kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Misalnya, rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 nanti.

Dia menilai kenaikan itu bisa saja dilakukan ketika perekonomian sedang baik-baik saja. Masalahnya, kata dia, saat ini tekanan terhadap daya beli masyarakat adalah nyata. 

Baca Juga: Polemik BMAD Ubin Keramik Porselen Jadi Kepentingan Publik, Pengamat: Jika Blunder Kepuasan Kinerja Jokowi Bisa Turun

"Kita itu belum pulih terutama dari pandemi, masih bisa kita lihat sektor tenaga kerja belum membaik, terus ada inflasi yang melonjak signifikan," kata dia.