Inflasi Jabar Tertinggi Nasional, BI dan Pemprov Jabar Sepakat Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru

Inflasi tahunan di Jabar lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yakni 2,13 persen. Namun angka ini masih di bawah target. 

Oleh karena itu, bersama 27 kabupaten/kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) danTim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat berupaya menjaga inflasi agar tetap terkendali, di antaranya dengan menjaga stok beras dan bahan pangan lainnya di berbagai daerah. 

"Jadi kami menjaga betul agar inflasi terkendali dan sampai bulan Juli inflasi masih sesuai target," kata penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin usai mengikuti kegiatan High Level Meeting di Bandung, Kamis (8/8/2024).

Bey mengungkapkan pada Juli 2024 tercatat inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jabar sebesar 2,25 persen. Kemudian tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Jabar bulan Juli 2024 sebesar 0,06 persen.

"Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,16 persen," ujarnya.

Bey menjelaskan High Level Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah dengan Pemda Provinsi Jabar untuk menjamin stabilitas harga terutama menjelang Natal dan tahun baru (Nataru). 

Baca Juga: Bey Machmudin Pejabat Pertama Ucapkan Selamat atas Prestasi Jorji Raih Medali Olimpiade Paris

"High Level Meeting ini untuk menyamakan persepsi dari seluruh kepala daerah baik Bupati, Wali Kota, dan kami dari Pemdaprov untuk menjamin stabilitas harga, terutama menjelang Natal dan tahun baru," jelasnya.

Sedangkan, ketersediaan bahan pangan di suatu daerah yang surplus akan menyuplai daerah yang membutuhkan. Dengan terjaganya suatu daerah dari kelangkaan dapat mengantisipasi kenaikan harga. 

"Nanti ada TPID yang memantau terus setiap daerah agar tidak kekurangan atau ketiadaan stok," ujarnya. 

Sedangkan, pemantauan stok beras dan perdagangan antardaerah serta pompanisasi dilakukan untuk memastikan panen padi tetap optimal tahun ini. 

"Kami mendapatkan 7.000 pompa dari Kementerian Pertanian. Ada beberapa yang tadinya musim tanamnya Oktober, mereka akan menarik ke Agustus. Insyaallah, masih ada satu lagi panen di akhir tahun ini. Jadi panennya tidak nyeberang ke 2025, tapi di tahun ini," jelasnya.

Adapun, Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Muhamad Nur berharap agenda yang terselenggara ini bisa menjadi modal bersama untuk menjaga inflasi sesuai dengan target. Apalagi tren inflasi 2024 menunjukkan angka lebih rendah dari tahun 2023, yaitu 2,48. 

Nur berharap percepatan digitalisasi dapat membuat indeks pengendalian inflasi menjadi semakin baik, terutama dalam mendukung pembangunan di Jabar. 

"Dengan digitalisasi dan elektronifikasi mudah-mudahan IETPD-nya (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) semakin bagus dan itu semua sangat kita butuhkan dalam rangka mendukung pembangunan supaya lebih efisien dan semakin mendorong potensi-potensi yang ada di Jawa Barat," pungkasnya.