Anies Baswedan Tidak Boleh Menjadi Kader PKS

Mantan capres nomor urut satu di Pilpres 2024 Anies Baswedan tidak boleh menjadi kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang kini mengusunya sebagai calon gubernur (cagub) di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto, jika Anies Baswedan menjadi kader PKS, maka dirinya ikut menjadi hamba di bawah kekuasaan dinasti politik yang sedang berkuasa.

Baca Juga: Prabowo Akan Jadi Boneka Jokowi Jika Berhasil Ambil Alih Golkar

"Kalau Anies menjadi anggota PKS berarti dia ikut menjadi pemberhala harta dan tahta dengan menyembah dinasti politik yang sedang berkuasa," ucapnya, dikutip dari akun X pribadinya, Rabu (14/8).

Untuk diketahui, PKS kini mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Sementara sebelumnya, Juru bicara PKS, Muhammad Kholid mengatakan dukungan partainya untuk Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta 2024 sudah kadaluwarsa, sehingga kini membuka opsi kedua untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Sekarang kami mendalami komunikasi di opsi yang kedua--lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan KIM," kata Kholid saat menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 10 Agustus 2024, dikutip dari Tempo.

Ia mengatakan dukungan PKS untuk Anies-Sohinul hanya berlaku dalam rentang waktu 25 Juni-4 Agustus 2024, tapi belum ada rekomendasi dari partai lain untuk bergabung mendukung pasangan tersebut selama periode itu.

Baca Juga: Gelagat PKS Masuk Koalisi Pemerintah dan Tiket Anies Baswedan yang Terancam Hangus

"Kandidat yang kami usung tidak bisa berlayar hingga saat ini. Oleh karena itu, DPP PKS membahas dan mengkaji opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan," kata Kholid.

Meskipun demikian, PKS mengedepankan komunikasi dengan kader akar rumput yang masih menginginkan Anies maju, tapi DPP PKS telah mengambil langkah alternatif dengan membuka peluang bersama KIM Plus. "Pimpinan kami berkomunikasi dengan pimpinan parpol lain, termasuk dengan Koalisi Indonesia Maju," kata Kholid.