Jaga Kelangsungan Usaha APINDO dan Kemenaker RI Lakukan MoU, Ini Tujuannya!

Rakerkonas XXXIII APINDO menandatangani Nota kesepamahan (MoU) dengan Kemenaker RI yang meliputi percepatan Pelaksanaan Struktur Skala Upah (SUSU), Hubungan Industrial Pancasila sesuai Permenaker 76/2024, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Informasi Lowongan Kerja dan Pemagangan. 

Menurut Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah yang hadir di Rakerkonas XXXIII, sinergi ini perlu dijaga sebagai fundamental dalam menjamin kelangsungan usaha baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Ida menilai, bahwa APINDO telah berpartisipasi menjaga moderasi isu ketenagakerjaan. Salah satunya turut menjaga perekonomian, melalui ketersediaan lapangan pekerjaan.

Baca Juga: Genjot Investasi di Kawasan Rebana, APINDO Jabar Bakal Gaet Nagasaki Prefectural Assembly

“Saya senang hadir di sini, juga mensyukuri kondisi umum ketenagakerjaan Indonesia. Alhamdulillah kondisinya membaik. Kita pernah mengalami masa sulit seperti saat pandemi covid-19 lalu. Di saat negara-negara lain tidak semuju Indonesia yang bisa melewati dengan baik,” ujar Ida di Surabaya kemarin sore.

Dia mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024. Di mana pengangguran di Indonesia telah turun 4,8 persen. menurutnya data ini adalah capaian terbaik dalam 10 tahun terakhir. 

“Capaian ini bukan semata-mata pekerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi juga peran pengusaha yang tergabung di dalam APINDO, sebagai salah satu stakeholder,” tegasnya.

Sementara Data BPS lain yang disampaikan menteri asal Kota Mojokerto ini meliputi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Sejauh ini rata-rata pekerja di Indonesia 53,86 persen didominasi pendidikan SMP ke bawah. Kemudian 59,17 persen penduduk Indonesia masih bekerja di sektor informal dan setengah pengangguran tercapai 12,11 juta orang.

Tantangan yang tidak kecil adalah masih tingginya pengangguran di perkotaan. Sejauh ini data dari BPS yang disampaikan Ida Fauziyah adalah pengangguran di perkotaan mencapai 5,89 persen dari 7 juta pencari kerja.

“Hal yang menjadi sorotan adalah perubahan lingkungan strategis. Digitalisasi telah mengubah cara kerja dan membuat hubungan serta waktu kerja makin cair. Sejumlah pekerjaan lama hilang, tetapi memunculkan pekerjaan baru,” imbuhnya.

Baca Juga: Gandeng Kemenaker dan Ahli Vokasi, KITB Siapkan Tenaga Kerja Berkualitas untuk Tenant

Sementara itu Ketua Umum DPN APINDO, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, tugas organisasi yang ia pimpim makin berat ke depannya. Sebab, APINDO perlu memberi rekomendasi dalam roadmap untuk menyempurnakan kebijakan pada pemerintah anyar.

"Tugas kami ke depan akan makin berat, karena harus memberikan rekomendasi roadmap perekonomian kepada presiden terpilih. Di sinilah (Rakerkonas) perlu memperkuat kemitraan strategis, dengan melibatkan pengusaha dan pemerintah,” ujar Shinta.

Sinergi yang menguatkan pemerintah dengan pengusaha telah ditunjukkan dengan kerja sama antara APINDO dengan Kemenaker RI dalam Rakerkonas XXXIII. Organisasi akan mengawal isu-isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. 

Menurut Shinta, sinergi ini cukup luas dan luwes, untuk meningkatkan perekonomian melalui terciptanya lapangan kerja, peningkatan produktivitas melalui K3, hingga penguatan skill SDM.

Disisi lain Ketua DPP Apindo Jawa Timur, Eddy Widjanarko menyambut, gembira penunjukkan Surabaya sebagai tuan rumah Rakerkonas untuk pertama kali setelah absen dalam tiga dekade.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan di DPN, terutama Ibu Ketua (Shinta Widjaja Kamdani) dan rekan-rekan DPP, yang sudah memberi kepercayaan. Seperti yang pernah saya sampaikan, ini bukan sekadar ajang reuni. Di sini perlu memunculkan kerja sama, baik dengan pemerintah maupun sesama anggota. Itu sesuai dengan tema Rakerkonas tahun ini,” Eddy menjelaskan.

Hal senada juga diungkapkan, Wakil Ketua DPN APINDO, Eddy Hussy menambahkan sinergi dengan pemerintah ini bersifat luwes dan terbuka dengan semua lembaga. Sebab, goal dari sinergi ini adalah memajukan perekonomian Indonesia melalui kerja sama yang kuat dan solid.

“Seperti MoU antara Kemenaker RI dengan APINDO yang mampu menghadirkan win-win solution. Di dalamnya menyinggung shifting pekerjaan dari padat karya ke padat modal. Jadi, sinergi yang sudah dibangun ini bisa memunculkan kekuatan ekonomi nasional ke depan,” papar Eddy Hussy.