Semua Partai Akan Masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Jurnalis Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief mengungkapkan bahwa semua partai politik akan masuk dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Dan menurutnya, Prabowo Subianto telah mengantisipasi untuk memasukkan semua partai ke dalam kabinetnya dengan pengasahan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga: PDIP Dipastikan Akan Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Kalau disebut partai mana saja itu sekarang enggak bisa ya karena semua partai akan masuk di kabinet, dan ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak lama dengan keputusan dari DPR untuk merevisi Undang-Undang kementerian negara," ucap pria yang akrab disapa Hersu itu, dikutip dari YouTube Hersubeno Point, Rabu (25/9).

Melansir dari Kumparan, dalam UU Kementerian Negara, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan, yaitu aturan mengenai jumlah menteri yang sebelumnya dibatasi sebanyak 34 orang menjadi tak terbatas.

Ada enam perubahan dalam UU Kementerian Negara yang diputuskan DPR RI dalam rapat paripurna VII, masa sidang I, tahun 2024-2025, Kamis (19/9) yang dihadiri 48 orang dari 570 wakil rakyat.

- Penyisipan Pasal 6A terkait pembentukan kementerian tersendiri yang didasarkan pada sub-urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan

- Penyisipan Pasal 9A terkait penulisan, pencantuman dan atau pengaturan unsur organisasi dapat dilakukan perubahan oleh presiden sesuai kebutuhan penyelenggaraan.

- Penghapusan penjelasan Pasal 10 sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi no 79/PUU-IX/2011.

- Perubahan Pasal 15 dan penjelasannya terkait jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

- Perubahan judul BAB VI menjadi Hubungan Fungsional Kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Perubahan ini sebagai konsekuensi atas penyesuaian terminologi lembaga nonstruktural yang diatur dalam perubahan pasal 25.

- Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap UU di pasal II.