Konflik hingga Monopoli, Jalan Terjal Halangi Prabowo Wujudkan Swasembada Energi

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti, menyebut bahwa pemerintahan mendatang memiliki berbagai tantangan dalam mencapai kemandirian energi.

Yayan menjelaskan bahwa upaya pengembangan energi terbarukan, khususnya energi berbasis bahan baku nabati atau bioenergi, untuk mencapai kemandirian energi kerap berbenturan dengan isu dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan, pengembangan energi berbasis tanaman pangan bakal membutuhkan lahan yang sangat luas.

Baca Juga: Wah, Amran Sulaiman Bakal Jadi Mentan dalam Kabinet Prabowo!

Salah satu contohnya yakni pengembangan biodiesel dan bioethanol yang berbasis tanaman sawit dan tanaman tebu. Produksi bioenergi tanpa perencanaan yang matang tersebut nantinya bisa mengakibatkan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian sehingga bisa meningkatkan emisi karbon.

Untuk memenuhi target biodiesel B50, sambungnya, diperlukan perluasan lahan perkebunan sawit 2,5 sampai 3 kali lipat dari kondisi saat ini. Dus, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengalokasikan 1 – 1,2 juta hektare lahan untuk tanaman energi pun dinilai masih belum cukup.

“Sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara tujuan mencapai ketahanan energi dengan perubahan iklim,” ujar Yayan dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, dirinya juga menyoroti permasalahan harga biodiesel. Menurutnya, produksi biodiesel perlu investasi yang cukup besar untuk pengelolaan kebun sawit yang baik agar produksinya lebih berkelanjutan.

Baca Juga: Permintaan Pramono Anung kepada Prabowo di Kertanegara

Akan tetapi, biaya produksi yang tinggi tersebut berpotensi untuk membebani konsumen serta membuat harga biodiesel menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil.