Konflik hingga Monopoli, Jalan Terjal Halangi Prabowo Wujudkan Swasembada Energi

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti, menyebut bahwa pemerintahan mendatang memiliki berbagai tantangan dalam mencapai kemandirian energi.

Yayan menjelaskan bahwa upaya pengembangan energi terbarukan, khususnya energi berbasis bahan baku nabati atau bioenergi, untuk mencapai kemandirian energi kerap berbenturan dengan isu dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan, pengembangan energi berbasis tanaman pangan bakal membutuhkan lahan yang sangat luas.

Baca Juga: Wah, Amran Sulaiman Bakal Jadi Mentan dalam Kabinet Prabowo!

Salah satu contohnya yakni pengembangan biodiesel dan bioethanol yang berbasis tanaman sawit dan tanaman tebu. Produksi bioenergi tanpa perencanaan yang matang tersebut nantinya bisa mengakibatkan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian sehingga bisa meningkatkan emisi karbon.

Untuk memenuhi target biodiesel B50, sambungnya, diperlukan perluasan lahan perkebunan sawit 2,5 sampai 3 kali lipat dari kondisi saat ini. Dus, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengalokasikan 1 – 1,2 juta hektare lahan untuk tanaman energi pun dinilai masih belum cukup.

“Sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara tujuan mencapai ketahanan energi dengan perubahan iklim,” ujar Yayan dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, dirinya juga menyoroti permasalahan harga biodiesel. Menurutnya, produksi biodiesel perlu investasi yang cukup besar untuk pengelolaan kebun sawit yang baik agar produksinya lebih berkelanjutan.

Baca Juga: Permintaan Pramono Anung kepada Prabowo di Kertanegara

Akan tetapi, biaya produksi yang tinggi tersebut berpotensi untuk membebani konsumen serta membuat harga biodiesel menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil.

Adapun faktor lain yang turut memengaruhi harga biodiesel yakni dominasi perusahaan swasta dalam sektor perkebunan sawit. Dengan 55% perkebunan sawit yang dikuasai oleh swasta, pemerintah bakal sulit mengatur harga biodiesel dan membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah perlu segera menerapkan domestic market obligation (DMO) yang dapat membantu menjaga stabilitas harga biodiesel di pasar domestik dan memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.

Baca Juga: Ridwan Kamil Ungkap Urusan Pramono Bertemu Prabowo di Kertanegara

"Harus ada semacam program yang bisa mengendalikan harga kebutuhan ini agar bisa kompetitif di pasaran," tegasnya.

Pemerintah pun perlu mempertimbangkan untuk memiliki perkebunan sawit khusus yang didedikasikan untuk produksi biodiesel. Hal tersebut dinilai dapat memberikan pemerintah kendali yang lebih besar atas pasokan dan harga biodiesel itu sendiri.

Sebagai informasi, swasembada energi menjadi salah satu misi dalam program Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program kerja yang akan dilakukan, di antaranya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia dalam bidang energi baru dan terbarukan dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergi).

Baca Juga: Resolusi Melawai, Harapan Buruh untuk Prabowo-Gibran

Kemudian, memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Selain itu, mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.