Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tak Hanya Menjaga, Raja Juli Dorong Optimalisasi Hutan untuk Kesejahteraan Indonesia

Tak Hanya Menjaga, Raja Juli Dorong Optimalisasi Hutan untuk Kesejahteraan Indonesia Foto udara kawasan hutan lindung di Kaki Gunung Tangkuban Parahu, Sukawana, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (26/3/2022). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, luas tutupan hutan di Pulau Jawa hingga 2020 hanya tinggal 17 persen, turun dari sebelumnya 26 persen pada 1990. | Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tancap gas dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya baru-baru ini menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Menteri Raja Juli Antoni juga menyoroti pentingnya penguatan data sektor kehutanan. Ia menekankan bahwa data yang akurat dan kuat sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan yang efektif, khususnya dalam menjaga  keseimbangan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Baca Juga: Dipercaya Urusi Kehutanan, Raja Juli Punya Misi Besar dari Prabowo

“Saya pikir kita harus memperkuat data dan informasi kehutanan,” katanya dilansir Rabu (23/10).

Data ini, menurutnya, tidak hanya bermanfaat untuk menjaga keanekaragaman hayati pada level ekosistem, spesies, dan genetik, tetapi juga untuk mendukung pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Namun, Raja Juli juga menegaskan bahwa hutan harus bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan mengingatkan saya untuk menjaga hutan, sambil dalam waktu yang bersamaan bisa membawa kesejahteraan sebagai dasar menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya harus berfokus pada konservasi, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

Raja Juli Antoni juga menambahkan bahwa birokrasi dalam sektor kehutanan harus terbuka terhadap ide-ide baru untuk mengoptimalisasi kegunaan hutan dari Indonesia.

Baca Juga: Nilai Transaksi Perhutanan Sosial Lampung Diperkirakan Lebih dari Rp211 M di 2024

Menurutnya, pendekatan administratif yang kaku bisa menghambat kreativitas dalam mengelola hutan. Oleh karena itu, ia mendorong inovasi dan pemikiran segar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan kehutanan ke depan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: