Insentif hingga Kemitraan, Proyek Biodiesel Lagi Digodok Prabowo

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Edi Wibowo, mengtakan bahwa saat ini pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait sedang menyusun kebijakan keuangan serta pemberian insentif untuk mendukung komersialisasi biodiesel, khususnya terkait kemitraan antara petani plasma, petani swadaya, dan perusahaan produsen biodiesel.

Selain itu, Edi mengungkapkan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan, termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan nanti.

Baca Juga: Soal Biodiesel, Pemerintah Diminta Wajibkan Industri Libatkan Petani Sawit

Dalam Diskusi Keberlanjutan Biodiesel bertajuk “Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit”, Kamis (24/10/2024), Edi mengungkapkan bahwa pengembangan biodiesel tidak hanya melibatkan kementeriannya saja, melainkan juga kolaborasi dengan beberapa kementerian misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk perusahaan sawit maupun petani sawit.

"Produksi biodiesel sangat bergantung pada kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Oleh karena itu, peran petani sawit, baik plasma maupun swadaya, sangat penting," kata Edi di Cikini, Kamis (24/10/2024).

Maka dari itu, dia menegaskan untuk menyukseskan program biodiesel di sektor industri maupun pemberian manfaat langsung bagi petani sawit, dibutuhkan kemitraan antara pertani dan perusahaan yang kuat.

Sementara itu, dalam acara yang sama, Koordinator Kelembagaan Direktorat Tanaman Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Mula Putra, menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa dan pelatihan bagi para pekebun/petani sawit.

Baca Juga: Stabilitas Politik dan Keamanan Harus Jadi Pilar untuk Keberhasilan Pemerintahan Prabowo

Sedangkan untuk memperbaiki tata niaga tandan buah segar (TBS) dan meningkatkan pendapatan petani melalui integrasi tanaman sela, peternakan, dan pemanfaatan limbah sawit, pihaknya mendorong penguatan pendataan melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Dia pun mengaku optimis bahwa dengan langkah-langkah tersebut, produktivitas perkebunan sawit rakyat bisa mencapai 30 – 40 ton TBS per hektare dengan rendemen 23 – 25%.

"Peningkatan ini diharapkan dapat mendukung program biodiesel berbahan baku minyak sawit serta meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Indonesia," ujarnya.

Belum Berikan Dampak Positif Bagi Petani

Lebih lanjut, menurut Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, program biodiesel yang diluncurkan pada tahun 2015 masih belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi para petani kelapa sawit.

Kendati tujuan awal dari program tersebut yakni kesejahteraan petani melalui kemitraan dengan perusahaan pemilik biodiesel, namun menurutnya hingga saat ini kemitraan tersebut masih belum terealisasi secara merata.

"Program biodiesel ini sudah berjalan cukup lama sejak 2015, namun kemitraan antara petani dan perusahaan biodiesel masih jauh dari harapan," katanya.

Dirinya pun mencontohkan di Riau yang merupakan daerah dengan industri biodiesel di lima kabupaten. Menurutnya, petani di sana masih belum menikmati hasil dari kemitraan tersebut sehingga petani masih menjual sawit mereka melalui tengkulak dan bukan langsung ke perusahaan biodiesel.

Sebab itu, SPKS menekankan pentingnya adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan biodiesel bermitra dengan petani, terutama di wilayah konsesi perusahaan.

Baca Juga: Ketua APKASINDO: Program Biodiesel Bukan Ancaman, Melainkan Peluang untuk Petani Sawit

"Ke depan, pengembangan biodiesel harus melibatkan petani secara lebih intensif agar dampaknya benar-benar dirasakan," pungkasnya.