Sikap tendensius Saiful Mujani terhadap Poltracking semakin mencurigakan mengingat sejumlah lembaga survei lain justru memiliki hasil yang sejalan dengan Poltracking untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal ini menimbulkan spekulasi adanya agenda tersembunyi di balik keputusan Dewan Etik Persepi.
Keputusan Dewan Etik Persepi yang menjatuhkan sanksi pada Poltracking tanpa alasan pelanggaran yang jelas semakin mempertebal dugaan adanya konflik kepentingan. Tindakan ini pun menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengawasan etika dalam industri survei nasional.
Baca Juga: Pakar: Rekam Jejak Poltracking Teruji Melakukan Metode Survei dengan Baik
Skandal ini membuka mata publik tentang pentingnya reformasi dalam tubuh Persepi dan industri survei secara keseluruhan. Poltracking, dengan keberaniannya menghadapi tekanan, telah membuktikan diri sebagai penjaga integritas data dan transparansi dalam dunia survei Indonesia.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kredibilitas Persepi sebagai lembaga pengawas etika survei kini dipertaruhkan dan industri survei nasional berada di titik kritis yang membutuhkan perubahan fundamental.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Belinda Safitri
Advertisement