Jangan Digantung! Rakyat Butuh Kejelasan Soal Kenaikan PPN 12 Persen

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai pemerintah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penundaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Pasalnya, rakyat butuh 'amunisi' untuk menyikapi kenaikan PPN yang masih menimbulkan pro dan kontra tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal bahwa kenaikan PPN 12 persen tahun depan rencananya akan ditunda. Kendati demikian, pemerintah belum membuat kepastian apakah implementasi PPN sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 akan benar-benar dilakukan.

"Perlu kepastian dari rencana tersebut, karena perlu untuk mitigasi dampak dan lainnya kalau dilakukan by Januari 2025," ujar Andry kepada wartawan disela acara Talkshow BI Bersama Masyarakat (BIRAMA) di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Baca Juga: Memberatkan Masyarakat, Arsjad Rasjid Desak Pemerintah Tunda Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Lebih lanjut katanya, kenaikan PPN menjadi 12 persen perlu diimbangi dengan bantalan sosial utamanya untuk kelas menengah. Jika tidak, kenaikan PPN justru akan memukul daya beli lebih dalam. Untuk diketahui, saat ini daya beli masyarakat sendiri tengah menjadi sorotan berbagai pihak karena terus mengalami penurunan.

"Perlu bantalan, bukan hanya bansos atau perlinsos, tapi tiering 60-70 persen ini yang selama ini tidak ter-cover bansos. Perlu kebijakan dan pelebaran bansos/perlinsos kelas menengah," tukasnya. 

Di media sosial ramai penolakan PPN 12 persen. Bahkan, ramai warganet yang kini mulai menahan konsumsi seperti belanja. Andry menilai, gerakan tersebut sebagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Wajar kalau kami bandingkan dengan data kami, karena dampaknya kena ke middle lower, semakin low, semakin terdampak," kata Andry.