Implementasi B40 di 2025 Butuh 15,6 Juta KL per Tahun, Pertamina Siapkan Dua Kilang Ini

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Didik Bahagia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua kilang utama guna memproduksi biodiesel 40 persen (B40) yang akan resmi dipasarkan di 1 Januari 2025. 

Ada pun dua kilang tersebut yakni Refinery Unit III Plaju di Palembang dan Refinery Unit VII Kasim di Papua. Selain itu, pencampuran bahan bakar solar dengan bahan bakar nabati akan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga.

"Pada dasarnya, kilang kami rata-rata memproduksi bahan bakar B0, dan insya Allah siap untuk memproduksi B40. Kilang yang akan memproduksi B40 adalah RU III Plaju dan RU VII Kasim, sementara blending-nya dilakukan oleh Patra Niaga," ujar Didik dalam keterangannya dikutip Senin 30/12/2024. 

Baca Juga: Wamen ESDM Pastikan B40 Dipasarkan 1 Januari 2025

Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menerangkan bahwa implementasi B40 merupakan bagian dari upaya mencapai ketahanan energi sekaligus mendukung Indonesia hijau dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menetapkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas nasional.

"Hari ini kami dengan tim turun mengecek kesiapan implementasi B40 yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Menteri ESDM telah menetapkan keputusan terkait implementasi ini, dan kami sudah melihat sendiri kesiapan dari sisi industri Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan bakar nabati," ujar Yuliot saat meninjau Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai, Riau, pada Jumat (27/12) lalu.

Baca Juga: Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Program B40 Berjalan Baik, Wamen ESDM Ungkap Tantangan Penerapan

Menurut Yuliot, kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatory B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun. Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia, sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama. 

Kementerian ESDM juga terbuka terhadap masukan dari berbagai badan usaha untuk memastikan kelancaran implementasi B40. Menurut Yuliot, tantangan dalam penerapan B40 tidak hanya terkait dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga kondisi geografis yang beragam di Indonesia.

"Kami mengharapkan masukan dari Pertamina Patra Niaga maupun badan usaha lain terkait tantangan implementasi B40. Misalnya, wilayah seperti Dumai yang relatif panas, atau daerah dataran tinggi dengan suhu lebih dingin, apakah ada impact yang perlu disiapkan baik oleh Pertamina maupun badan usaha BBM yang akan melaksanakan mandatori B40," ujar Yuliot.