Pemkot Cilegon Soal Defisit Anggaran Rp100 Miliar: Tagihan Hanya Tertunda...

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tengah berupaya keras menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang mencapai Rp100 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan informasi beredar yang menyebut defisit sebesar Rp 139 miliar. 

Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penting, termasuk jalan raya, gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), kantor Dinas Sosial (Dinsos), kantor kelurahan, serta pembangunan gedung SMPN 14 dan SMPN 15.

Menurut Maman Mauludin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, pemerintah telah menyusun formula dan langkah teknis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. 

"Kami bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban ini. Format dan formula teknis sudah disiapkan untuk menyelesaikan persoalan ini," tegas Maman dalam keterangan resminya, Selasa (7/1/2024).

Sekda menjelaskan bahwa hingga akhir 2024, Pemkot telah melakukan efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan wajib, seperti pembangunan RSUD. Namun, beberapa kendala muncul, terutama dari pendapatan pajak yang tidak terduga.

Pada 2024, Pemkot berhasil mencapai pendapatan lebih dari 80 persen, dengan tingkat belanja mencapai 82,60 persen. Evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 akan dijadikan acuan untuk strategi pembangunan di 2025.

Baca Juga: Anggota DPR Jazuli Juwaini Prihatin Bos Rental Mobil Tewas Ditembak, Berharap Polisi Lebih Sigap dan Tanggap

Fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif, dari rata-rata Rp630,05 miliar per tahun (2016-2020) menjadi Rp718,20 miliar per tahun sejak Helldy Agustian menjabat sebagai Wali Kota pada 2021. Kenaikan Rp88,149 miliar per tahun ini menjadi modal penting dalam membangun Cilegon sebagai kota yang lebih maju dan kompetitif.

Maman optimistis target pembangunan pada 2025 dapat tercapai dengan lebih baik.

“Defisit bukanlah hal yang perlu ditakuti, tetapi harus dilihat sebagai alat pembangunan. Tagihan ini hanya tertunda dan akan diselesaikan pada Februari 2025,” imbuhnya 

Cilegon saat ini berada di jalur percepatan pembangunan, yang membutuhkan keberanian dalam mengambil langkah strategis. Sekda menegaskan bahwa keterbatasan dana bukanlah hambatan, melainkan tantangan yang harus diatasi demi kemajuan daerah.

Pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Pemkot diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing Kota Cilegon di tingkat nasional.

Baca Juga: Istana Akui Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berasal dari Uang Pribadi Presiden Prabowo

"Pemerintah memastikan setiap rupiah digunakan untuk proyek produktif dan berdampak positif. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, defisit ini dapat menjadi batu loncatan menuju pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan warga," pungkas Maman.