Pemerintah Pastikan Intervensi Stabilisasi Pangan Diatur untuk Jaga Momentum Panen Raya

Pemerintah memastikan intervensi stabilisasi pangan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras diatur untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas pasokan dan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen dalam rangka menyongsong momentum panen raya padi pada semester I Tahun 2025.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan pihaknya akan mengatur daerah-daerah yang perlu intervensi usai mengikuti Rakortas Bidang Pangan di Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (13/1/2024). 

Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Ini yang Dilakukan Menteri UMKM

"Tadi Pak Menko sudah memberikan arahan, mungkin nanti kita akan atur daerah-daerah mana yang belum panen sehingga itu untuk stabilisasi dan juga memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang memerlukan," ujar Arief, dikutip dari siaran pers Badan Pangan Nasional, Selasa (14/1).

Menurut Arief, daerah-daerah yang masih rendah kuantum panennya, perlu intervensi berupa GPM mengingat biasanya daerah tersebut cenderung mengalami kenaikan harga. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang mampu menjaga laju inflasi dengan baik. Keberhasilan ini salah satunya merupakan dampak dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.

"Sumatera Selatan salah satu yang paling aktif menyelenggarakan kegiatan pangan murah. Jadi pangan murah di sini itu 338 kali, jadi sangat frequent," ungkapnya.  

Adapun menurut perkiraan BPS, panen raya padi diperkirakan akan terjadi pada Maret-April 2025 mendatang. Estimasi produksi beras menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Januari mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2,08 juta ton. Dan diperkirakan akan meningkat pada saat panen raya, di mana produksi bulanan akan berada di atas rata-rata konsumsi bulanan sebesar 2,5 juta ton.  

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen petani sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. 

"Karena Sumatera Selatan Sudah mulai panen, dan nanti Februari Maret akan panen raya maka yang paling penting harga gabah yang sudah naik dari 6.000 jadi 6.500 harus bisa dibeli. Kalau pasar tidak nyerap maka pemerintah yang akan beli, perintah Bapak Presiden begitu, dengan harga Rp6.500/kg," jelas Menko Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp.6.000 per kg menjadi Rp. 6.500 per kg. Kebijakan ini tertuang melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi gabah dan beras yang berlaku mulai 15 Januari 2025.