Bahlil Beberkan Alasan Pembangkit Listrik Digenjot oleh Swasta

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus merampungkan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan fokus besar pada energi baru terbarukan (EBT). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dari total kapasitas tambahan 71 Giga Watt (GW) yang direncanakan, sekitar 60% akan diserahkan kepada sektor swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP).

“Sesuai arah Bapak Presiden, kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta. Jadi dari 71 Gigawatt itu, porsi yang paling besar, kurang lebih sekitar 60%, akan diserahkan kepada swasta,” ujar Bahlil saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Senin (20/1/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Pembangunan Infrastruktur ke Swasta, Ini Alasannya

Alasan pemerintah melibatkan peran besar swasta dalam pengembangan RUPTL mulai terjawab. Dalam keterangannya beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Rabu (15/01/2025), Bahlil menjelaskan bahwa untuk merealisasikan RUPTL tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp1.100 triliun. Anggaran ini meliputi pembangunan jaringan transmisi senilai Rp400 triliun dan pembangunan pembangkit listrik sebesar Rp600 hingga Rp700 triliun.

Bahlil menegaskan, RUPTL PLN telah sampai pada tahap harmonisasi dan siap disahkan pada Januari 2025. Namun, pembiayaan ini tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Bahlil menekankan bahwa pembiayaan ini tidak akan melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan akan diperoleh dari kombinasi investasi dalam negeri dan luar negeri, dengan mekanisme seperti Power Purchase Agreement (PPA) dan Independent Power Producer (IPP).

Meski begitu Bahlil akan tebang pilih dalam menentukan swasta yang tepat untuk menggenjot pengembangan RUPTL tersebut sebesar 71 GW serta kebutuhan transmisi sebesar 48 ribu kilo meter sirkuit (Kms).

Sebagai gantinya, pendanaan akan diperoleh dari kombinasi investasi dalam negeri dan luar negeri melalui mekanisme seperti Power Purchase Agreement (PPA) dan IPP. Meski demikian, pemerintah akan selektif dalam menentukan mitra swasta yang akan terlibat dalam proyek tersebut.

Baca Juga: Dana Jumbo Mengiringi RUPTL, Sanggupkah?

“Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah,” jelas Bahlil.

Pengembangan kapasitas listrik ini penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka kita dorong kapasitas listrik menjadi 6.000-6.500 KVA per kapita. Ini yang sedang kita lakukan,” tambahnya.

Selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, rencana ini juga menjadi langkah pemerintah dalam memberikan keadilan energi sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, yakni mencapai swasembada energi. Hingga saat ini, sebanyak 340 kecamatan di 6.700 dusun masih belum menikmati akses listrik secara optimal. Jika dikonversi, jumlah tersebut setara dengan 1,3 juta rumah tangga yang belum terlistriki.

“Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar Rp48 triliun selama lima tahun untuk menerangi dusun-dusun, desa-desa, dan kecamatan. Kami yakin, insyaallah, apa yang Bapak Presiden arahkan ini mampu kita wujudkan,” tutup Bahlil.