Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pembangunan IKN Telah Telan Biaya Rp89 Triliun Dana APBN

Pembangunan IKN Telah Telan Biaya Rp89 Triliun Dana APBN Kredit Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berjalan dengan sejumlah anggaran besar yang dialokasikan untuk infrastruktur vital. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa dalam tahap awal pembangunan yang berlangsung antara 2022 hingga 2024, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diinvestasikan mencapai Rp89 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas penting seperti jalan tol, hunian, sarana air minum, sanitasi, embung, kolam pretensi, serta fasilitas perkantoran, kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, dan gereja.

"Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk jalan tol, hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam pretensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya," ungkap Basuki.

Selain investasi dari APBN, Basuki juga menambahkan bahwa hingga September lalu, investasi swasta yang sudah di-groundbreaking mencapai Rp58,41 triliun. "Ini progresnya, sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain," lanjutnya.

Baca Juga: Pembangunan IKN Berlanjut! Prabowo Gelontorkan Rp48,8 Triliun

Untuk tahap kedua pembangunan IKN, Basuki menyebutkan bahwa pemerintah memiliki target besar, yakni menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, Otorita IKN diberikan tugas untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif, yang mencakup pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga-lembaga tersebut.

"Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan hunianya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan hunianya," jelas Basuki. Dalam hal ini, desain awal dari Kementerian PUPR akan direview dan disesuaikan, dan nantinya akan dibentuk tim desain bersama Otorita IKN dan Kementerian PU.

Untuk melanjutkan pembangunan dan penyelesaian proyek-proyek ini dari 2025 hingga 2029, Otorita IKN mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, dana ini juga mencakup pemeliharaan dan pengelolaan sarana serta prasarana yang sudah selesai pada tahap awal.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan IKN

"Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Di samping itu, ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, sebesar Rp60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan visibilitas tadinya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi," tutur Basuki.

Tak hanya pembangunan perumahan, proyek KPBU lainnya juga melibatkan pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran infrastruktur dan akses menuju IKN.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Advertisement

Bagikan Artikel: