Celios: Mayoritas Pendukung Makan Bergizi Gratis Memiliki Pendidikan Rendah

Pemerintahan Prabowo – Gibran menggelontorkan dana sebanyak Rp71 Triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025 nanti. Program tersebut, sebagai janji politik yang terus diulang-ulang semasa kampanye, sudah pasti akan dijalankan. Akan tetapi, di balik janji manis tersebut, program MBG dihadapkan pada berbagai pertanyaan kritis terkait efektivitas implementasi, keberlanjutan, transparansi pengelolaan anggaran hingga model penyaluran MBG itu sendiri.

Baca Juga: Dukung Pemerintahan Prabowo, KAHMI Siap Sukseskan Program Hilirisasi hingga Makan Bergizi Gratis

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan jika berdasarkan studi yang dilakukan oleh Celios, responden yang memilih Prabowo-Gibran karena program MBG tersebut sebanyak 92,7%. Alasan responden tersebut yakni MBG dianggap sebagai solusi untuk masalah nutrisi anak di sekolah.

“Kami menemukan dukungan terhadap program MBG sangat besar. 64,34% responden menyatakan sangat mendukung dan 16,95% mendukung,” ucap Media dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Adapun mayoritas pendukung MBG paling kuat berasal dari responden yang berlatar pendidikan SD atau tidak sekolah.

“Yang mana 32,99% sangat mendukung program ini,” imbuhnya.

Hal tersebut bukannya tidak beralasan. Menurut Media, keluarga dengan tingkat pendidikan rendah kerap memiliki penghasilan yang terbatas sehingga program ini dianggap sangat bermanfaat dalam meringankan beban keuangan mereka serta dianggap meningkatkan akses nutrisi bagi anak-anak.

“Sebaliknya, responden dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih netral atau memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap implementasi program ini,” ungkap Media.

Selain itu, studi CELIOS menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam pandangan terhadap kebijakan makan bergizi gratis berdasarkan tingkat pendidikannya. Kelompok dengan pendidikan rendah cenderung lebih optimis terhadap solusi-solusi sederhana sepetri pemberian makan bergizi gratis karena mereka melihatnya sebagai langkah langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus memikirkan aspek teknis atau kebijakan yang lebih kompleks.

“Mereka mungkin lebih fokus pada manfaat langsung yang dapat dirasakan, mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpendidikan tinggi lebih kritis dan mempertimbangkan berbaagi faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan program tersebut,” jelas dia.

Misalnya, masalah dalam implementasi, pendanaan, distribusi, dan potensi dampak jangka panjang terhadap sektor lain seperti kesehatan masyarakat atau pendidikan.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap jika temuan dan studi dari CELIOS tersebut menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan, dan menjadi pijakan strategis untuk membawa program MBG melangkah lebih jauh dan tidak hanya sekadar janji kampanye saja, melainkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat bawah.

Pihaknya juga menyarankan beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pihak terkait dalam implementasi program tersebut di antaranya adalah fokus pada mereka yang membutuhkan, menggunakan pendekatan campuran dalam penyaluran, langsung menyalurkan MBG ke sekolah dan stop cawe-cawe, menggunakan dapur masyarakat alih-alih dapur aparatur negara.

Selanjutnya, pemerintah wajib mengadakan barang jasa untuk MBG sebesar 85% dari produk lokal maupun UMKM, serta wajib melibatkan pegawai Puskesmas dan tidak perlu merekrut orang baru bahkan membuat lembaga baru.

Baca Juga: Bantah Klaim Program Makan Bergizi Gratis Libatkan Ormas, BGN: Kami Tak Akan Tinggal Diam!

“Program yang dijalankan tanpa rencana matang, ambisius, dan melalaikan mitigasi risiko seringkali hanya menjadi jalan pintas untuk mengenyangkan segelintir orang,” pungkasnya.