Pasca Putusan MK, OJK Warning Perusahaan Asuransi Tak Bisa Lagi Tolak Klaim Sembarangan!

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya pengelolaan bisnis asuransi yang lebih transparan dan bertanggung jawab, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bersifat inkonstitusional bersyarat. 

Dengan putusan ini, perusahaan asuransi tidak lagi diperbolehkan menolak klaim nasabah hanya karena ketidaklengkapan informasi.  

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menekankan bahwa perusahaan asuransi harus memiliki kebijakan bisnis yang jelas dalam menentukan ketetapan premi, biaya variabel, serta operasional demi memastikan kelangsungan perusahaan.  

“Jadi cukup untuk meng-cover risiko, cukup untuk memenuhi biaya variabel, dan cukup untuk memenuhi biaya operasional. Tentu harus ada margin to profit supaya perusahaan ini bisa terus bertemu di masa yang akan datang,” ujar Iwan dalam Webinar Kupasi di Jakarta, Kamis (30/1/2025).  

Baca Juga: OJK Ramal Industri Asuransi Tetap Sumringah, Tumbuh hingga 5% Tahun Ini

Selain itu, ia menegaskan bahwa perusahaan asuransi, khususnya asuransi umum, harus memiliki cadangan premi yang memadai guna mengantisipasi berbagai risiko jangka panjang.  

"Cadangan premi ini merupakan representasi dari potensi klaim yang mungkin muncul di masa yang akan datang selama masa pertanggungan. Dan ini tentu akan berubah berdasarkan risiko yang ada karena sifatnya yang jangka panjang," jelasnya.  

Baca Juga: OJK Rilis Aturan Laporan Berkala Dana Pensiun dan Asuransi

Iwan juga mengingatkan bahwa dalam mengelola investasi, perusahaan asuransi harus menyesuaikan dengan karakteristik kewajiban perusahaan agar terhindar dari risiko yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Selain itu, likuiditas dan kualitas aset juga harus tetap terjaga agar industri asuransi dapat terus berkembang secara berkelanjutan.  

“Selanjutnya, ini menggambarkan apa yang sedang kami juga dorong bahwa dalam melaksanakan bisnisnya perusahaan asuransi itu harus melihat ada ekosistem yang dipakai," tuturnya.