Respon Cepat Aduan Masyarakat, DPR Dorong Keterbukaan CSR PT GAG Nikel Papua

Lebih lanjut, RK juga mempersoalkan kebijakan PT GAG Nikel yang sampai saat ini belum membayarkan kewajiban pajak alat berat kepada Pemprov Papua Barat Daya. Termasuk soal pengelolaan lingkungan yang ditengarai telah mencemari lingkungan. 

Atas keluhan masyarakat Papua, politisi senior Fraksi Golkar ini mendesak PT GAG Nikel lebih transparan tekait alokasi dana CSR ini. Dia juga mendesak perusahaan lebih optimal lagi dalam memberdayakan masyarakat asli. 

Selain itu, perusahaan diwajibkan melaksanakan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

 “Sebab kontraktor maupun pekerja saat ini semua dari luar (Papua Barat Daya). Banyak kok pelaku usaha maupun perusahaan daerah yang siap juga untuk bangun,” tegasnya. 

Dia juga meminta agar PT GAG Nikel lebih perhatian lagi kepada isu-isu lingkungan. Sebab apapun itu, dampak penambangan sudah tentu akan merusak lingkungan, tidak hanya hutan, tetapi juga laut.

Baca Juga: KPK Geledah Ruang Direktorat OJK, Sita Barang Bukti Korupsi CSR

“Dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) nikel mencapai 3 juta ton per tahun, tidak ada jaminan terhadap perbaikan lingkungan sehingga bukan hutan saja yang rusak, lautnya pun akan rusak,” katanya.

Sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat Papua, RK memastikan akan sesegera mungkin melakukan pemantauan atas operasi kerja perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan nikel di Pulau Gag ini. 

“Sebagai anggota Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan bersama dengan pihak kementerian dan terkait lainnya,” pungkasnya.