Danatara, Bank Emas, dan Keanggotaan BRICS, Jadi Senjata Transformasi Ekonomi di Era Prabowo!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. 

Beberapa inisiatif utama yang disorot meliputi optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara, pembentukan Bank Emas, kebijakan ketahanan pangan dan energi, serta percepatan keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan perjanjian perdagangan internasional.

Sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing ekonomi, pemerintah akan meluncurkan Danantara (Daya Anagata Nusantara) pada 24 Februari 2025. Danantara akan menjadi dana investasi nasional yang mengonsolidasikan kekuatan ekonomi yang dikelola BUMN.

"Optimalisasi pengelolaan BUMN melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional akan kita launching pada 24 Februari, yaitu Danantara. Ini akan menjadi wadah untuk mengelola kekuatan ekonomi BUMN secara lebih strategis," ujar Prabowo, dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Baca Juga: Prabowo Pamer Serangkaian Stimulus di Kuartal I, Dari UMP Naik Hingga Pencairan THR ASN & Swasta

Ia juga menyoroti rencana pembentukan Bank Emas, yang akan diresmikan pada 26 Februari 2025. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pemanfaatan cadangan emas nasional agar tidak terus mengalir ke luar negeri tanpa pengelolaan yang maksimal di dalam negeri.

"Selama ini kita tidak punya bank khusus untuk emas kita. Emas yang banyak ditambang di Indonesia langsung mengalir ke luar negeri. Sekarang kita ingin memiliki bank emas sendiri di Indonesia," jelasnya.

Selain Danantara dan Bank Emas, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan lain untuk memperkuat daya saing industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan terus diperkuat guna meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Sementara itu, pembangunan kawasan industri akan dipercepat untuk menarik investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah juga menyiapkan kredit investasi bagi industri padat karya guna mendukung sektor manufaktur dan industri berbasis tenaga kerja tinggi.

Di sisi lain, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) akan dioptimalkan agar penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam dapat lebih banyak tersimpan dalam sistem keuangan nasional, sehingga mengurangi ketergantungan pada arus modal asing dan memperkuat stabilitas ekonomi dalam negeri.

Baca Juga: DHE Wajib 1 Tahun! Prabowo Prediksi Devisa RI Naik US$80 Miliar di 2025

Di kancah internasional, Indonesia juga tengah mempercepat upaya masuk dalam BRICS, serta menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas CEPA dengan berbagai negara dan blok ekonomi utama, termasuk Indonesia-Canada CEPA dan Indonesia-Uni Eropa CEPA.

Selain itu, pemerintah terus melanjutkan proses pendaftaran Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Kita ingin mempercepat kerja sama kita dengan BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada CEPA dan Uni Eropa CEPA, serta terus menjalankan pendaftaran kita ke OECD," tegasnya.