DPR Kritisi Pengelolaan Anggaran yang Dilakukan BPDP

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, mengkritisi mekanisme pengelolaan anggaran dan penurunan pungutan ekspor (levy) kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang dulunya bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan, Misbakhun mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas BPDP dalam penggunaan dana yang telah disalurkan untuk berbagai program terkait kelapa sawit.

Pungutan ekspor kelapa sawit, yang sebelumnya diperkirakan akan mencapai Rp 27 triliun pada tahun 2024, diprediksi mengalami penurunan menjadi Rp 24 triliun. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran akan berdampaknya alokasi dana untuk program-program strategis, seperti mandat biodiesel yang menjadi program prioritas pemerintah.

Baca Juga: BPDP Lakukan Efisiensi, Anggaran 2025 Terpangkas Rp2 Triliun

"Transparansi dan efektivitas penggunaan dana BPDPKS harus menjadi perhatian utama. Program-program yang berkaitan dengan kelapa sawit harus didanai dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional," ujar Misbakhun, Senin (17/2/2025).

Dalam rapat tersebut, pihaknya juga mendesak BPDP untuk segera memperbaiki mekanisme pengelolaan dana agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh sektor terkait perkebunan seperti kakao, kelapa, dan juga kelapa sawit.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit serta memaksimalkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Mengenal Jalur Hilirisasi Minyak Sawit dan Dampaknya bagi Kinerja Ekspor

Baca Juga: Menepis Mitos Minyak Sawit Penyebab Kolesterol dan Berbahaya bagi Kesehatan

Pengelolaan dana yang lebih transparan dan efisien, menurut Misbakhun, sangat penting agar BPDP dapat tetap mendukung pertumbuhan industri sawit tanpa mengabaikan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.