Sejumlah Fraksi di DPR Setuju Langkah Potong Gaji Bagi Pejabat Mengantisipasi Krisis di Timur Tengah

Wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara mengemuka ketika Presiden Prabowo Subiyanto mencontohkan negara lain yang melakukan langkah penghematan di tengah dampak konflik di kawasan Timur Tengah.

Menangapi hal itu, sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mendukung ide dari Prabowo sebagai langkah penghematan APBN dan bisa menjadi percontohan untuk mengedepankan moralitas sebagai pejabat negara.

Seperti yang disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Ahmad yang menilai wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara dapat dipandang sebagai sinyal moral dari para pemimpin kepada masyarakat di tengah ketidakpastian global.

"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," kata Ali.

Ia menjelaskan bahwa pemotongan gaji pejabat memiliki nilai simbolik yang kuat. Meski secara fiskal, dampaknya terhadap anggaran negara relatif kecil sehingga langkah tersebut lebih tepat dimaknai sebagai pesan kepemimpinan moral, tapi harus diakui bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Muhammad Sarmuji menyatakan siap mengikuti langkah pemerintah apabila hal itu diperlukan oleh negara.

"Saya siap jika gaji harus dipotong apabila negara membutuhkan. Hal ini juga menjadi bentuk kepekaan terhadap situasi dan upaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada," kata Sarmuji.

Hal senada disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron yang mengatakan dalam situasi tertentu pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan, termasuk pengetatan fiskal dan penyesuaian belanja negara.

"Pengetatan anggaran dalam rangka penyelamatan APBN harus berorientasi menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ideal," katanya.

Menurut Herman, keputusan akhir mengenai kebijakan tersebut tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Ia menilai pemerintah perlu memilih skenario terbaik agar masyarakat tetap terlindungi dari potensi gejolak ekonomi global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan konflik di kawasan Timur Tengah harus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mulai melakukan langkah penghematan, termasuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Prabowo mengatakan berbagai langkah efisiensi perlu dikaji sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi dampak krisis global terhadap perekonomian nasional.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Pakistan melakukan berbagai langkah penghematan lain, seperti pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, pengurangan penggunaan BBM untuk kendaraan pemerintah, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, hingga penghentian sejumlah belanja pemerintah, termasuk pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Menurut Prabowo, berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah penghematan yang tepat.