Terus Tumbuh, BSI Bidik 7,6 Juta Nasabah Tabungan Haji pada 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mempersiapkan layanan optimal untuk calon jamaah haji yang akan melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) periode 1446 Hijriah. Dari total kuota haji Indonesia 2025 sebanyak 221 ribu jemaah, sebanyak 185 ribu merupakan calon jamaah haji Indonesia yang menabung di BSI.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, mengatakan bahwa perusahaan telah mempersiapkan berbagai layanan untuk memudahkan pelunasan haji nasabah, yakni melalui seluruh kantor cabang BSI, Net Banking, BSI Mobile dan BSI Agen yang jumlahnya mencapai lebih dari 113 ribu.

Baca Juga: Prabowo Imbau Harga Tiket Pesawat dan Haji Harus Turun: Rakyat Harapkan Hasil Nyata!

“BSI telah menyiapkan layanan untuk memfasilitasi pelunasan haji para jamaah. Mulai dari kantor cabang, BSI Net maupun agen laku pandai BSI Agen dan BSI Mobile. Persiapan dan kesiapan jaringan sudah dilakukan. Kami ingin proses pelunasan haji dapat dilakukan dengan aman dan mudah dijangkau masyarakat,“ kata Anton.

Tahun ini, lanjut dia, jumlah nasabah tabungan haji yang berhak lunas Tahap I di BSI mencapai 164.905 jamaah atau sekitar 81% dari total jamaah haji Indonesia. Adapun dari sisi geografisnya, nasabah berhak lunas tabungan haji BSI terbanyak berada di Kabupaten Bogor, disusul DKI Jakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bandung.  

Baca Juga: Dua Dekade Komitmen Sosial Reksa Dana Haji Syariah Mampu Berangkatkan Hampir 1000 Jamaah Haji dan Umrah

Perseroan memproyeksikan peningkatkan sebanyak 2 juta akun tabungan haji menjadi 7,6 juta number of account (NoA) pada 2025. Sejalan dengan proyeksi kenaikan tersebut, BSI membidik kenaikan dana pihak ketiga (DPK) dari tabungan haji sebesar 45,5% (year on year/yoy) menjadi Rp21,1 triliun pada akhir 2025.

Nasabah yang menjadi calon jemaah haji pun bisa melunasi biaya BPIH-nya melalui BSI Mobile sesuai dengan biaya BPIH reguler jamaah haji Indonesia sebesar Rp89.410.258 yang telah disampaikan pemerintah.