Kisruh Kepengurusan Kadin Jabar Memanas, Kadin Pusat Diminta Turun Tangan

Polemik berkepanjangan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat terus menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan Kadin kota/kabupaten serta Anggota Luar Biasa (ALB) menolak rencana Musyawarah Provinsi (Muprov) yang digelar Dewan Pengurus Sementara (caretaker) Kadin Jabar.

Mereka mendesak Kadin Indonesia segera turun tangan untuk menengahi permasalahan ini demi menjaga stabilitas dunia usaha di Jawa Barat.

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Yayat S. Andie, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Jabar.

Ia menegaskan bahwa Muprov yang telah digelar pada 15 Oktober 2024 di Kota Bandung sudah sah dan menetapkan Almer Faiq Rusydi sebagai Ketua Kadin Jabar.

"Kami menolak Muprov yang diselenggarakan caretaker. Sebab, Muprov tahun lalu sudah sah sesuai aturan AD/ART dan verifikasi kepemimpinan oleh Pak Arsjad," kata Yayat saat ditemui di  Bandung, Senin, (3/3/2025)

Yayat menyebutkan bahwa rencana awal Muprov ini akan digelar di Bekasi, yang tetap akan mereka pertanyakan jika tetap berlangsung.

Adapun, Ketua Kadin Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Abdul Qoyyum, menambahkan bahwa konflik berkepanjangan ini berdampak negatif bagi iklim investasi dan pengembangan usaha di Jawa Barat. Ia menyoroti kerja sama bisnis yang tengah dijajaki dengan Jepang bisa terganggu akibat ketidakpastian kepemimpinan Kadin Jabar.

"Persoalan ini bisa menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pengembangan usaha di daerah. Kami butuh kepastian, bukan konflik berkepanjangan," kata Cecep.

Baca Juga: Pemerintah Gaet Kadin untuk Perkuat Industri Peternakan Demi Swasembada Pangan

Dia juga mempertanyakan alasan penyelenggaraan Muprov baru, mengingat proses sebelumnya sudah memenuhi aturan organisasi.

Senada dengan Cecep, Ketua Kadin Kota Bandung, Iwa Gartiwa, menegaskan bahwa keputusan Muprov 2024 harus dihormati. Ia menilai langkah caretaker menggelar Muprov ulang tidak sesuai dengan konstitusi organisasi.

"Kami tetap konsisten mendukung saudara Almer sebagai ketua. Sejak awal sudah ditetapkan, maka harus didukung. Ini seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah," tegasnya.

Iwa juga menyoroti ketidakjelasan status peserta Muprov kali ini.

"Banyak daerah yang tidak setuju dengan Muprov ini, tapi mereka langsung dibuat caretaker. Bahkan, ada peserta yang tidak memiliki SK Kadin yang sah," tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, gelaran Muprov yang seharusnya berlangsung hari ini masih tertunda tanpa kejelasan lebih lanjut dari pihak penyelenggara.