PDIP: Kebijakan Tarif Trump Akan Berdampak ke Ekonomi Indonesia

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah minta Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar menyehatkan perdagangan internasional.

Pemerintah RI, menurut Said, perlu mengajak dunia mengingatkan WTO agar berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Desakan tersebut dalam rangka merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan terkait pengenaan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, kebijakan Trump tersebut akan berdampak pada perekonomian Indonesia. 

"Langkah sepihak Amerika Serikat ini kita khawatirkan membawa petaka global seperti era Mckinley. Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen," katanya.

"Di dalam negeri, kita juga menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, seperti penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile," sambungnya.

"Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi," sambungnya.

Said juga meminta pemerintah mengambil langkah-langkah di dalam negeri, antara lain menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.

Selain itu, Said meminta pemerintah memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini dinilai sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa.

Said meminta pemerintah memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat. 

"Menyiapkan seperangkat kebijakan contra-cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat," imbuh dia.